REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Gedung Putih mengatakan, tidak mendukung tindakan Ukraina yang meluncurkan serangan di dalam wilayah Rusia. Dua drone dari Ukraina merusak bangunan di Moskow pada Senin (24/7/2023) pagi.
"Secara umum kami tidak mendukung serangan di dalam Rusia," kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre.
Rusia berjanji untuk mengambil tindakan pembalasan yang keras terhadap Ukraina. Moskow menyebut dua serangan pesawat tak berawak, termasuk satu di dekat markas besar Kementerian Pertahanan, sebagai tindakan teror yang kurang ajar.
"Ini adalah perang yang dimulai Rusia. Ini adalah perang mereka. Dan mereka dapat mengakhirinya kapan saja dengan menarik pasukan dari Ukraina alih-alih melancarkan serangan brutal terhadap warga sipil," kata Jean-Pierre.
Kantor berita negara Rusia melaporkan mengutip layanan darurat, bahwa pecahan drone ditemukan di dekat sebuah bangunan di Komsomolsky Avenue, yang melewati pusat Moskow. Situs itu berjarak sekitar dua kilometer dari gedung Kementerian Pertahanan.
Lalu lintas ditutup di Komsomolsky Avenue dan di Likhachev Avenue di selatan Moskow, tempat gedung perkantoran bertingkat tinggi rusak. Tidak ada yang terluka dalam serangan di Moskow. Namun, seorang pejabat senior Ukraina mengatakan akan ada lebih banyak serangan.
Sementara itu, Ukraina mengatakan pada Senin, serangan pesawat tak berawak Rusia menghancurkan gudang biji-bijian Ukraina di Sungai Danube dan melukai tujuh orang. Istana Kremlin mengatakan, akan melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina.
Sekelompok 17 pesawat tak berawak juga melancarkan serangan semalam di Krimea yang dianeksasi Rusia dari Ukraina pada 2014. Pesawat itu menyerang gudang amunisi dan merusak bangunan tempat tinggal.
Ukraina hampir tidak pernah secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan di dalam Rusia atau di wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Kiev menyatakan menghancurkan infrastruktur militer Moskow merupakan tindakan yang membantu serangan balasannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika