REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres meminta Rusia untuk kembali ke kesepakatan biji-bijian Laut Hitam. Moskow menangguhkan partisipasi Black Sea Grain Initiative pada pekan lalu.
Guterres menggarisbawahi bahwa Rusia dan Ukraina merupakan sosok penting untuk ketahanan pangan global. Keduanya menyumbang sekitar 30 persen dari ekspor gandum dan jelai global, seperlima dari semua jagung dan lebih dari setengah dari semua minyak bunga matahari.
"Dengan penghentian Inisiatif Laut Hitam, yang paling rentan akan membayar harga tertinggi," ujar Guterres pada sesi pembukaan KTT Sistem Pangan PBB +2 selama tiga hari di Roma.
Menurut Guterres, gambaran mengerikan semakin suram dengan penghentian Black Sea Grain Initiative oleh Rusia. Padahal perjanjian itu memungkinkan ekspor aman lebih dari 32 juta metrik ton makanan di lebih dari 1.000 kapal dari pelabuhan Ukraina.
“Bagi saya, saya tetap berkomitmen untuk memfasilitasi akses tanpa hambatan ke pasar global untuk produk makanan dan pupuk dari Ukraina dan Federasi Rusia, dan untuk memberikan ketahanan pangan yang layak didapatkan setiap orang,” kata Guterres dikutip dari Anadolu Agency.
Sekjen PBB itu pun meminta Rusia untuk kembali menerapkan Black Sea Grain Initiative yang sejalan dengan proposal terbaru. "Saya mendesak komunitas global untuk bersatu demi solusi efektif dalam upaya penting ini," ujarnya.
Kesepakatan biji-bijian bersama dengan nota kesepahaman PBB dengan Rusia memfasilitasi ekspor makanan dan pupuk Rusia. Guterres menyatakan, inisiatif itu telah menjadi jalur kehidupan untuk ketahanan pangan global dan stabilitas harga pangan global.
“Kami sudah melihat efek negatif pada harga gandum dan jagung global yang merugikan semua orang,” kata Guterres.
Alasan Rusia menarik diri dari kesepakatan karena perjanjian itu tidak dilaksanakan. Kesepakatan tersebut awalnya ditandatangani pada Juli tahun lalu di Istanbul oleh Turki, PBB, Rusia, dan Ukraina. Kesepakatan ditujukan untuk melanjutkan ekspor biji-bijian dari pelabuhan Ukraina yang telah dihentikan akibat invasi Rusia pada Februari 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika