REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat dari lembaga Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan tidak ada bedanya dengan petugas partai koalisi perubahan. Hal ini karena penentuan calon wakil presiden (cawapres) Anies harus tetap seizin dan restu dari koalisi mulai Nasdem, PKS dan Demokrat.
Hal ini disampaikan Adi menyusul kriteria tambahan untuk cawapres dari Anies Baswedan yang mendapat kritikan dari Partai Nasdem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengkritik kriteria '0' yakni sosok yang berani dan tak bermasalah dinilai justru membingungkan dan menimbulkan polemik.
"Nggak ada beda bedanya Anis dengan yang lain, dalam tanda kutip petugas partai juga pada akhirnya. Anies juga petugas partai. Karena Anies tidak bisa sesuka hati pilih cawapres sendiri. Jangankan sebut nama, tambah kriteria saja diprotes," ujar Adi dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).
Adi mengatakan, Anies harus mulai menyadari sekalipun bukan dari partai, tetapi dirinya tidak lepas dari kepentingan partai koalisi perubahan. Sebab, ketiga partai ini masing-masing memegang peranan penting dalam tiket pencapresan Anies.
Karenanya, Anies tidak bisa sepenuhnya bebas memilih cawapres tanpa seizin dari partai koalisi. "Anies nggak bisa semau-mau sesuai dengan kepentingan pribadinya tanpa kesepakatan, tanpa restu, tanpa ada persetujuan partai perubahan," ujarnya.
Adanya ketidaknyaman dari Nasdem ini juga kata Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini membuktikan jika penunjukan cawapres ditentukan oleh Anies sendiri sebatas retorika. Sebab, adanya kritikan ini mengartikan secara faktual Anies tidak bisa memilih cawapres sesuai selera dan sekehendak hatinya sendiri.
Dia melanjutkan, dalam kasus ini padahal Anies baru menambahkan kriteria bukan menyebut nama cawapres.
"Kriteria ini kan hal yang normatif mudah diucapkan dan tidak mengikat. Nah ini belum pada level mention dan sebut nama, itu akan menimbulkan kerumitan-kerumitan yang tentu tidak mudah kalau sudah mention nama terikat," ujarnya.
"Intinya Anies tidak bisa melampaui kekuatan dan kepentingan partai pendukungnya. Anies harus sadar dia itu itu bukan elit partai maupun bukan ketum partai," tambahnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan menambah kriteria atau syarat bagi sang calon. Kriteria tambahan itu "0", yakni berani dan tidak bermasalah bagi cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Namun demikian, Kriteria yang disebut "0" itu di luar lima poin yang sudah disepakati oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam piagam deklarasi. Lima kriteria yang disepakati Koalisi Perubahan, pertama adalah sosok yang secara elektabilitas cukup tinggi dan memiliki kerentanan politik rendah. Kedua, figur itu diharapkan bisa membantu dalam menjalankan pemerintahan yang efektif.
Kriteria ketiga, figur itu bisa menjaga keseimbangan Koalisi Perubahan. Keempat, sosok tersebut harus memiliki visi yang sama dengan Anies. Terakhir adalah mampu bekerja sama sebagai dwi tunggal, baik saat menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 hingga ketika terpilih sebagai pemimpin periode selanjutnya.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali pun mengkritik kriteria baru tersebut. "Saya merasa aneh saja ya kan, jadi pertama kali tiga kriteria, tambah dua kriteria, empat bulan lagi berapa kriteria gitu kan. Kalau itu daripada nanti jadi bahan dengeran orang, ya umumkan saya kalau kau sudah memilih orang gitu loh," ujar Ali kepada wartawan, dikutip Senin (24/7/2023).
Menurut Ali, Anies yang tiba-tiba mengumumkan kriteria tambahan tersebut, hanya akan jadi ajang saling mencocokkan terhadap sosok tertentu. Padahal, nama tersebut diklaim sudah dikantongi oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Apalagi ada kriteria tak bermasalah hukum, yang dapat menimbulkan berbagai persepsi. Tentu publik akan bertanya, mengapa Anies tiba-tiba menyodorkan kriteria tersebut di tengah isu akan adanya penjegalan terhadapnya.
"Daripada dia mencocok-cocokkan orang yang dia mau, kan susah nanti kita. Minim hukum, ya orang akan balik. Lah emang kamu sedang bermasalah hukum orangnya? Iya kan," ujar Ali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika