REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan, kesenjangan akses internet di wilayah perkotaan dan pedesaan hingga tahun 2023 masih tinggi. Berdasarkan survei APJII periode 2023, 21 persen masyarakat di Indonesia atau sekitar 60 juta jiwa belum mendapat akses internet secara baik.

Ketua APJII Muhammad Arif mengatakan bahwa transformasi digital perlu terus didorong guna mengentaskan kesenjangan akses internet. Karena bagaimanapun, kata dia, akses internet menjadi hal krusial di era modern.

"Gap ini masih sangat besar, dan tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan semua pihak untuk mewujudkan pemerataan akses internet," kata Muhammad Arif dalam sambutannya di pembukaan acara DTI-CX di JiExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Rabu (26/7/2023).

Karenanya, Arif mendorong percepatan pembangunan infrastruktur internet yang diyakini bisa menjadi landasan utama dalam mewujudkan pemerataan akses internet. Jika infrastruktur sudah dibangun, ia optimis kesenjangan akses internet di wilayah pedesaan bisa ditekan.

"Infrastruktur saya kira masih menjadi pekerjaan rumah yang utama, dan jika itu selesai, maka masalah selanjutnya akan mudah diatasi, pemerataan akses internet bisa terwujud," kata Arif.

Di sisi lain, acara Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) yang diprakarsai APJII dan Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) juga diharapkan menjadi ruang diskusi dan kolaborasi yang bisa berdampak pada tranformasi digital dan pemerataan akses internet di Indonesia.

DTI-CX adalah acara tahunan yang bertujuan untuk mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia. DTI-CX merupakan platform penting di mana para pengambil keputusan, ahli teknologi, dan profesional dari 10 sektor industri kunci di Indonesia, yaitu Pemerintahan, Jasa Keuangan, Kesehatan, Telekomunikasi, Infrastruktur, Manufaktur, Transportasi & Logistik, Utilitas, FMCG, dan Pendidikan, berkumpul untuk membahas dan mempercepat transformasi digital di sektor-sektor ini.