REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, pada Rabu (26/7/2023) mengumumkan bahwa dia akan mengundurkan diri. Dia menyerahkan kekuasaan kepada putra sulungnya setelah hampir empat dekade berkuasa.
Mantan kader Khmer Merah itu telah menjalankan kerajaan sejak 1985. Hun Sen melenyapkan semua oposisi dan membungkam kebebasan berekspresi ditahan.
Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang dipimpin Hun Sen menang telak dalam pemilihan pada Ahad (23/7/2023), dengan meraih 82 persen suara. Hal ini membuka jalan bagi suksesi putra sulung Hun Sen dalam dinasti politik Kamboja.
"Saya ingin meminta pengertian dari masyarakat saat saya mengumumkan bahwa saya tidak akan melanjutkan jabatan sebagai perdana menteri," kata Hun Sen dalam siaran khusus di televisi pemerintah, dilaporkan Channel News Asia.
Otoritas pemilihan mendiskualifikasi satu-satunya oposisi yaitu Partai Cahaya Lilin sebelum pemilihan. CPP diharapkan memenangkan semua kursi di parlemen, kecuali lima kursi majelis rendah. Pemerintah memuji partisipasi 84,6 persen jumlah pemilih sebagai bukti kedewasaan demokrasi Kamboja. Tetapi kekuatan Barat termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa menyebut pemilihan itu tidak adil.
Parlemen yang baru terpilih akan bersidang pada 21 Agustus dan kabinet baru akan dilantik keesokan harinya. "Saya masih tetap sebagai ketua partai yang berkuasa dan anggota Majelis Nasional," kata Hun Sen.
Di bawah Hun Sen, Kamboja telah mendekat ke Beijing. Kamboja mendapat manfaat dari investasi besar Cina dan proyek infrastruktur, termasuk pembangunan kembali pangkalan angkatan laut yang menjadi kekhawatiran Washington.
Tetapi investasi Cina telah membawa masalah, termasuk banyaknya kasino dan operasi penipuan online yang dikelola oleh pekerja yang diperdagangkan dalam kondisi memprihatinkan. Kritikus mengatakan pemerintahan Hun Sen diwarnai dengan perusakan lingkungan dan korupsi yang mengakar. Kamboja menempati peringkat 150 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi Transparency International.
Kelompok hak asasi manusia menuduh Hun Sen menggunakan sistem hukum untuk menghancurkan setiap oposisi yang mengkritik pemerintahannya, termasuk para aktivis dan pemimpin serikat pekerja serta politisi. Puluhan politisi oposisi telah dihukum dan dipenjara selama masa kekuasaan Hun Sen.
Lima hari sebelum hari pemungutan suara, pihak berwenang melarang tokoh oposisi Sam Rainsy yang diasingkan untuk mencalonkan diri selama 25 tahun karena mengimbau pemilih untuk tidak memberikan suara mereka. Sementara itu, pemimpin oposisi, Kem Sokha pada Maret dijatuhi hukuman 27 tahun penjara atas dugaan rencana untuk menggulingkan pemerintahan Hun Sen. Dia saat ini menjalani hukumannya di bawah tahanan rumah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika