REPUBLIKA.CO.ID, STOCKHOLM – Badan Keamanan Nasional Swedia atau dikenal dengan nama SAPO mengatakan, situasi keamanan di negaranya memburuk setelah adanya aksi pembakaran Alquran. Menurut SAPO, kecaman luas yang timbul akibat peristiwa tersebut turut merusak citra Swedia.

SAPO mengungkapkan, aksi pembakaran dan penistaan kitab suci keagamaan di Swedia, beserta kampanye disinformasi yang sedang berlangsung di media sosial serta di tempat lain, telah berdampak negatif terhadap profil Swedia. “Citra Swedia telah berubah dari negara toleran menjadi negara yang memusuhi Islam dan Muslim, di mana serangan terhadap Muslim disetujui oleh negara dan di mana anak-anak Muslim dapat diculik oleh layanan sosial," kata SAPO dalam sebuah pernyataan, Rabu (26/7/2023).

Menurut SAPO, risiko itu memicu ancaman terhadap Swedia, khususnya dari individu-individu dalam lingkungan Islamis yang “keras”. SAPO menambahkan bahwa saat ini risiko terorisme di Swedia berada pada tingkat yang lebih tinggi, yakni di angkat tiga dari skala lima poin.

“Ini adalah situasi serius yang kita hadapi. Ini adalah ancaman yang meningkat dan serangan dapat terjadi dalam kerangka ancaman yang meningkat,” kata Wakil Kepala Kontra-Terorisme SAPO Susanna Trehorning kepada lembaga penyiaran publik Swedia, SVT.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri (Menlu) Swedia Tobias Billstrom mengatakan saat ini pemerintahan negaranya sedang mencoba merevisi undang-undang guna mencegah berulangnya aksi penistaan terhadap Alquran. Hal itu disampaikan ketika Billstrom melakukan percakapan via telepon dengan Menlu Aljazair Ahmed Attaf, Selasa (25/7/2023) lalu.

Dalam pembicaraannya, Billstrom menjelaskan kepada Attaf tentang konstitusi Swedia yang membatasi kemampuan pemerintah untuk mencegah atau menindak aksi pembakaran Alquran di negaranya. Kendati demikian, Billstrom menekankan, Swedia sangat menyesalkan kejadian tersebut. “Kami bekerja untuk memastikan bahwa sikap penghinaan terhadap Alquran tidak terulang kembali,” katanya, dikutip Anadolu Agency.

Billstrom juga memberi pengarahan kepada Attaf tentang inisiatif yang diambil oleh Kementerian Kehakiman Swedia untuk mengkaji kemungkinan mengadopsi undang-undang tentang menjaga ketertiban umum guna mengatasi aksi penodaan atau penistaan kitab suci, termasuk Alquran. Pada Selasa lalu, partai oposisi sayap kiri Swedia, Sosial Demokrat, telah menuntut Pemerintah Swedia menggelar pertemuan parlemen darurat untuk membahas aksi pembakaran Alquran beserta protes luas yang menyertainya. Sosial Demokrat menilai, pemerintah perlu segera menangani situasi krisis yang sedang berlangsung.

"Kami meminta komite kebijakan luar negeri dipanggil ke pertemuan tambahan sesegera mungkin sebagai akibat dari apa yang sekarang terjadi. Kami sepenuhnya berharap pemerintah akan mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk melindungi kehidupan warga Swedia dan kepentingan Swedia,” kata Morgan Johansson yang menjabat sebagai juru bicara kebijakan luar negeri Partai Sosial Demokrat, dikutip laman The Local Sweden.

Johansson mengungkapkan penting bagi Pemerintah Swedia untuk menjelaskan kepada pihak lain tentang bagaimana mereka bermaksud menangani gangguan yang sedang berlangsung akibat pembakaran Alquran, baik di dalam negeri maupun internasional. "Kami menemukan diri kita dalam situasi yang sangat serius yang terus memburuk," ucapnya.

Swedia wajib bertanggungjawab....

Ikuti Whatsapp Channel Republika