REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI – Krisis politik terkait perubahan sistem yudisial di Israel terus dipantau rival politik di kawasan. Termasuk kemungkinan untuk memanfaatkan aksi protes pelemahan kekuasaan mahkamah agung di Israel. 

Sejumlah sumber yang mengetahui mengenai pembahasan tersebut mengungkapkan, hal yang menjadi perhatian termasuk menolaknya pasukan cadangan menjalankan tugas kembali di militer Israel. Mereka memprotes atas perombakan sistem yudisial tersebut. 

Seorang diplomat Iran, Rabu (26/7/2023), mengungkapkan isu ini dibahas selama tiga jam dalam pertemuan pekan lalu. Pertemuan dihadiri komandan senior Pasukan Quds, sayap Garda Revolusi yang memberikan dukungan militer kepada sekutu-sekutu Iran. 

Selain itu, turut hadir dua pejabat keamanan Iran dan sejumlah pimpinan kelompok perlawanan Palestina, Hamas. Setelah menyimpulkan krisis politik ini telah melemahkan Israel, mereka sepakat menahan diri tak mengintervensi langsung. 

Campur tangan membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyalahkan asing. Sumber di Hamas menolak berkomentar soal isu ini. ‘’Memang ada diskusi dengan Iran, itu terkait situasi menyeluruh dan meningkatkan efektivitas perlawanan terhadap Israel.’’ Kementerian Luar Negeri Iran dan Garda Revolusi belum memberikan respons mengenai laporan ini. 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani menghubungkan pemasangan alat pacu jantung Netanyahu dengan krisis politik Israel saat ini, lewat Twitter menyatakan, "Jantung rezim Zionis berada dalam krisis lebih dalam daripada krisis jantung perdana menteri.’’

Senin (24/7/2023), parlemen Israel meratifikasi rancangan undang-undang pertama perombakan sistem yudisial, membatasi wewenang mahkamah agung. Langkah ini memicu protes luas yang dianggap merusak demokrasi. 

Ribuan relawan pasukan cadangan akan meninggalkan tugas jika pemerintah tetap pada putusannya. Sejumlah mantan pejabat senior militer Israel mengingatkan kondisi tersebut akan berisiko pada kesiapan Israel dalam berperang. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika