REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Parlemen India telah mengesahkan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Narendra Modi oleh aliansi partai-partai oposisi. Mereka mendesak pemimpin nasionalis Hindu itu mengatasi kekhawatiran tentang bentrokan etnis di Manipur.

Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Modi memiliki mayoritas 301 anggota di majelis rendah parlemen dengan 542 kursi sehingga mosi tidak percaya tidak akan memengaruhi stabilitasnya. Pihak oposisi ingin memicu perdebatan tentang kekerasan di negara bagian Manipur yang dikuasai BJP. Lebih dari 130 orang tewas dan 60.000 mengungsi sejak kekerasan dimulai pada awal Mei. Ketua majelis rendah Om Birla pada Rabu (26/7/2023) mengatakan, dia akan segera memutuskan jadwal debat dan pemungutan suara.

Mosi tidak percaya diajukan di Lok Sabha atau sebutan majelis rendah parlemen. Mosi tidak percaya dapat disahkan jika mendapatkan dukungan dari setidaknya 50 anggota.

"Dalam sejarah parlementer India, instrumen penting untuk debat, dialog, dan diskusi di dalam parlemen dijalankan, terlepas dari hasilnya," ujar Raghav Chadha dari Partai Aam Aadmi, salah satu anggota dari koalisi oposisi, dilaporkan Aljazirah.

Seorang legislator Kongres, Kodikunnil Suresh mengatakan, Modi mengabaikan permintaan oposisi untuk hadir di parlemen. “Perdana menteri belum siap untuk membuat pernyataan. Perdana menteri harus datang ke parlemen dan membuat pernyataan tentang peristiwa kekerasan di Manipur," ujar Suresh.

Ketegangan etnis di Manipur yang berpenduduk 3,2 juta orang itu dipandang sebagai kegagalan keamanan dan politik oleh pemerintah Modi, yang akan menghadapi pemilihan nasional pada Mei 2024. Sebuah video yang beredar memperlihatkan dua wanita ditelanjangi, diarak, dan diserang oleh massa di Manipur. Hal ini memicu kemarahan nasional. Modi mengutuk serangan massal itu dan menjanjikan tindakan keras terhadap para pelaku.

Namun, partai-partai oposisi menuntut pernyataan terperinci dari Modi tentang Manipur di parlemen, diikuti dengan debat. Sebagai kepala pemerintahan, Modi harus menanggapi mosi tidak percaya sebelum dilakukan pemungutan suara. Pemerintah telah memberikan pernyataan melalui Menteri Dalam Negeri Amit Shah, yang mengatakan bahwa keamanan dalam negeri adalah tanggung jawab kementeriannya.

Shashi Tharoor, pemimpin partai oposisi utama Kongres mengatakan, pemerintah harus meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan tentang tragedi di Manipur. “Semua orang tahu bahwa Manipur telah menyaksikan banyak korban jiwa dalam kekerasan, pelecehan seksual, dan pemindahan. Bagaimana ini tidak menjadi agenda utama?" ujar Tharoor.

Kekerasan di Manipur dimulai pada 3 Mei setelah pengadilan memerintahkan pemerintah negara bagian untuk mempertimbangkan perluasan tunjangan ekonomi khusus, serta kuota dalam pekerjaan pemerintah dan pendidikan yang dinikmati oleh suku Kuki-Zo, yang sebagian besar beragama Kristen. Perluasan tunjangan ekonomi khusus juga menyasar mayoritas penduduk Hindu Meitei.

Ikuti Whatsapp Channel Republika