REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengecam aksi kudeta pemerintahan yang dilakukan militer Niger pada Rabu (26/7/2023) malam waktu setempat. Dia pun mengkhawatirkan kondisi Presiden Mohamed Bazoum yang kini berada dalam penahanan tentara.

“Sekjen sangat terganggu dengan penahanan Presiden Mohamed Bazoum dan mengkhawatirkan keselamatan serta kesejahteraannya. Dia menyerukan kepada semua pihak yang terlibat dalam tindakan menyedihkan ini untuk membebaskan presiden dengan segera dan tanpa prasyarat apa pun," ungkap juru bicara Antonio Guterres, Stephane Dujarric, dikutip Anadolu Agency.

Guterres juga menyerukan segera diakhirinya semua tindakan yang merusak prinsip-prinsip demokrasi di Niger serta mendesak seluruh pihak menahan diri dari kekerasan dan menghormati supremasi hukum. "PBB berdiri dalam solidaritas dengan pemerintah yang dipilih secara demokratis dan rakyat Niger," kata Dujarric.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken turut menyoroti aksi pengambilalihan kekuasaan oleh militer Niger. Selain mengecam, dia menyerukan agar militer segera membebaskan Presiden Mohamed Bazoum.

“Saya berbicara dengan Presiden Bazoum pagi ini dan menjelaskan bahwa AS dengan tegas mendukungnya sebagai presiden Niger yang terpilih secara demokratis. Kami menyerukan pembebasannya segera,” kata Blinken, dikutip laman Aljazirah.

“Kami secara aktif terlibat dengan pemerintah Niger, tetapi juga dengan mitra di kawasan dan di seluruh dunia, dan akan terus melakukannya sampai situasinya diselesaikan secara tepat dan damai,” tambah Blinken.

Menlu Prancis Catherine Colonna juga menyoroti kudeta yang berlangsung di Niger. “(Prancis) mengutuk keras setiap upaya untuk merebut kekuasaan dengan paksa dan bergabung dengan seruan badan-badan regional untuk memulihkan integritas institusi demokrasi Niger,” ucapnya.

Sebelumnya Uni Afrika dan organisasi Economic Community of West African States (ECOWAS) sudah menyerukan agar militer Niger membebaskan Mohamed Bazoum. Mereka menekankan akan melawan segala upaya yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Niger. 

Pada Rabu malam lalu, sejumlah perwira militer Niger yang menyebut diri mereka Dewan Nasional untuk Perlindungan Tanah Air muncul di stasiun televisi nasional. Mereka mengumumkan bahwa Presiden Mohamed Bazoum telah dilepas dari jabatannya. Selain itu mereka mengatakan telah membubarkan konstitusi, membekukan semua institusi, dan menutup perbatasan negara.

Pengumuman itu dibacakan oleh Kolonel Amadou Abdramane. “Kami pasukan pertahanan dan keamanan telah memutuskan mengakhiri rezim yang kalian ketahui. Ini menyusul situasi keamanan yang terus memburuk, dan tata kelola ekonomi dan sosial yang buruk,” katanya.

Dia menambahkan, jam malam bakal diterapkan mulai pukul 22:00 sampai 05:00 hingga pemberitahuan lebih lanjut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika