REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menegaskan pentingnya mencipatakan regulasi melalui Publisher Right, agar tercipta fair playing field bagi industri media nasional. Menurutnya, industri media dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan di tengah tantangan badai disrupsi digital.
"Publisher Right ini mencoba membuat satu fair playing field buat perusahaan media dan juga platform digital," ujarnya dalam program Fokus Terkini di Studio TVRI Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
Menurutnya badai disrupsi digital kehadiran media sosial yang menghidangkan beragam informasi saat ini menggeser peran media mainstream sebagai panji jurnalisme yang berkualitas. Untuk itu penting adanya regulasi yang melindungi industri media nasional.
"Pemerintah coba berdiri di tengah. Kita juga tidak ingin mematikan ekosistem digital yang sudah bertumbuh. Bagaimana ini disiasati untuk melindungi kedaulatan digital, melindungi data yang kita miliki, melindungi industri media nasional," tegas Wamenkominfo.
Menurutnya kebijakan ini strategis untuk dapat mendorong inovasi teknologi anak bangsa. "Ini memang kebijakan strategis, yang harus diambil bukan hanya bertumbuh pada sisi komersialnya saja tapi bagaimana dukungan terhadap inovasi teknologi karya anak bangsa."
Namun Wakil Menteri Nezar menekankan, aturan ini bukan berarti mendorong bangsa Indonesia menutup diri dari perkembangan global. "Bukan berarti kita jadi chauvinistic, menutup diri dari perkembangan global, tapi kolaborasi dengan global hendaknya dilakukan dengan azas yang fair."
Wakil Menkominfo mengingatkan jangan sampai bangsa Indonesia terjebak menjadi pasar di tengah proses datafikasi yang dilakukan perusahaan teknologi global.
"Yang dilakukan big tech sebetulnya suatu datafikasi yang luar biasa, tapi karena hubungan asimetris kita takut terjadi kolonialisme data. Kita jangan hanya menjadi pasar. Kita ingin hubungan yang setara," tegasnya.
Aturan Publisher Right saat ini tengah digodok dan diproses di Sekretariat Negara, untuk kemudian dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga lainnya.
"Perpres masih sedang digodok. Dari Kominfo sudah selesai diskusinya. Sekarang sudah proses ke Setneg. Nanti di Setneg akan ada proses lagi sebelum ditandatangani oleh presiden," ujarnya.
Sementara itu Dewan Pengawas TVRI, Agus Sudibyo mengatakan, media massa merupakan dualitas antara institusi sosial dan institusi ekonomi yang berjalan beriringan. Namun faktanya tidak ada media jurnalisme yang bagus jika secara bisnis tidak menguntungkan.
"Memperjuangkan hak ekonomi media sama pentingnya dengan memperjuangkan kebebasan pers, walaupun sebagai institusi bisnis, media menghadapi situasi yang sangat monopolistik," ujarnya.
Menurut Agus Sudibyo, Publisher Right memiliki beragam fungsi, baik menjaga good journalism, maupun menjaga ekosistem media yang monopolistik. Namun ia melanjutkan, publisher right juga bukan sebagai obat mujarab yang bisa menyelesaikan semua persoalan.
"Publisher right itu penting sekali sebagai fondasi tapi dia bukan satu-satunya yang kita butuhkan untuk menyehatkan kehidupan media massa di tanah air belakangan ini. Karena publisher right sebagai fondasi penting agar media memiliki kemampuan posisi negosasi yang kuat dengan platform tetapi di saat yang sama media harus melakukan inovasi-inovasi yang lain, bagaimana menempatkan diri dan menyesuaikan diri dengan perubahan ekologi konsumsi media yang berubah-ubah," imbuhnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika