REPUBLIKA.CO.ID, NIAMAY -- Presiden Niger, Mohamed Bazoum pada Kamis (27/7/2023) bertekad untuk melindungi keuntungan demokrasi yang dimenangkan dengan susah payah. Pernyataan itu dilontarkan sehari setelah Bazoum digulingkan dalam kudeta militer.
Menteri Luar Negeri Niger, Hassoumi Massoudou juga mengeluarkan seruan kepada semua patriot negara untuk menggagalkan kudeta. Pada Rabu (26/7/2023) malam, dalam siaran di televisi, tentara mengumumkan bahwa Bazoum telah disingkirkan dari kekuasaan dan semua lembaga republik ditangguhkan. Ini menandai kudeta ketujuh di Afrika Barat dan Tengah sejak 2020.
Sebelumnya pada Rabu pasukan pengamanan presiden penjaga telah memperketat penjagaan si istana kepresidenan di Ibu Kota Niamey dan menahan Bazoum agar tidak keluar dari istana. Hal ini memicu kekhawatiran regional dan internasional tentang ketidakstabilan di Niger yang merupakan sekutu penting bagi kekuatan Barat. Niger membantu memerangi pemberontakan di wilayah Sahel.
Bazoum masih ditahan di dalam istana kepresidenan pada Kamis pagi. Sementara keberadaan Massoudou belum diketahui. Ibu Kota Niamey terlihat sepi pada Kamis pagi. Militer menutup perbatasan dan memberlakukan jam malam.
Beberapa pendukung Bazoum berkumpul di pusat kota untuk menyuarakan penentangan mereka terhadap pergantian kekuasaan. Namun aksi protes mereka dibubarkan oleh militer.
Hingga saat ini belum diketahui siapa yang mengambil alih komando militer. Pernyataan kudeta yang disiarkan di televisi dibacakan oleh seorang anggota angkatan udara bernama Kolonel Amadou Abdramane. Dalam pidatonya Abdramane mengatakan, pasukan pertahanan dan keamanan telah bertindak sebagai tanggapan atas memburuknya keamanan dan pemerintahan.
Niger merupakan negara bekas jajahan Prancis. Niger adalah salah satu dari beberapa negara Afrika Barat yang memerangi militan jihadis, yang telah melakukan pemberontakan dengan kekerasan di seluruh wilayah selama dekade terakhir.
Peran Niger menjadi semakin penting bagi kekuatan Barat yang membantu memerangi jihadis sejak hubungan dengan pemerintah militer Burkina Faso dan Mali memburuk. Hal ini mendorong penarikan pasukan asing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika