REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Empat belas calon siswa tingkat SMA di Kota Depok terancam putus sekolah tahun ajaran 2023/2024. Ke-14 siswa dari keluarga miskin tersebut tidak lolos dalam PPDB SMA Negeri 2023 di Kota Depok yang hingga kini belum terdaftar di sekolah manapun.

Guna menyampaikan tuntutan, belasan remaja tersebut menggelar demonstrasi di depan SMA Negeri 3 Kota Depok, Kamis (27/7/2023) bersama orang tua dan relawan. Mereka menuntut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memfasilitasi agar segera mendapat tempat sekolah.

Koordinator aksi, Roy Pangharapan mengungkapkan ada anak yang mendaftar ke SMK 2 adalah anak yatim, pekerjaan ibunya pembantu rumah tangga dan rumahnya masih kontrak. "Kemudian di SMA 5 juga demikian. Belum lagi di SMA 13 juga rumahnya di belakang sekolah, bayangin aja kartu-kartunya (PKH/KIP) juga lengkap, hanya penjahit keliling," kata Roy Pangharapan, Kamis.

Dia menjelaskan, siswa-siswi yang melakukan aksi ini datang dari keluarga miskin dengan beragam kondisi. Sehingga harapan satu-satunya mereka untuk mendapat pendidikan hanya dari sekolah negeri yang biayanya terjangkau.

"Atas nama kemanusiaan, jadi mereka ini dari segi profesinya ini emang parah. Ada di SMA 3 itu dia guru honor, istrinya lumpuh akhirnya anak ini yang mau sekolah ngikut ke neneknya. Neneknya juga bukan orang berada," katanya.

Roy menjelaskan, aksi demonstrasi ini merupakan buntut dari aspirasi mereka yang seakan diabaikan Pemprov Jawa Barat. Karena sebelumnya Roy sudah melaporkan ke Ridwan Kamil tetapi tidak mendapat respons.

"Kita aksi di SMA Negeri 3 yang terpaksa kita lakukan karena berbagai macam komunikasi yang kita lakukan itu buntu, untuk menyelamatkan siswa miskin yang belum dapat sekolah. Kebetulan juga di SMA Negeri 3 kita juga ada siswa miskin yang belum bisa bersekolah, jadi ini aksi dalam rangka agar siswa miskin bisa miskin bisa sekolah," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika