REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Commerce Secretary Gina Raimondo mengatakan pada Rabu (26/7/2023) bahwa pemerintahan Biden berusaha untuk secara hati-hati menargetkan kontrol AS pada ekspor ke Cina. Akan tetapi, peraturan itu akan membebani pendapatan perusahaan.
"Pembatasan tidak boleh terlalu luas sehingga Anda mengurangi pendapatan perusahaan Amerika dan Cina bisa mendapatkan produk di tempat lain, atau Cina bisa mendapatkan produk dari negara lain," kata Raimondo di sebuah forum.
Pekan lalu, eksekutif perusahaan chip AS bertemu dengan pejabat tinggi pemerintahan Biden, termasuk Raimondo, untuk membahas kebijakan Cina.
Raimondo mengatakan pemerintah sedang bertemu dengan perusahaan untuk mendapatkan tempat yang tepat sehingga tidak merusak bisnis Amerika tetapi tetap melindungi keamanan nasional Amerika.
Tahun lalu, Cina menyumbang 180 miliar dolar AS dalam pembelian semikonduktor. Menurut Asosiasi Industri Semikonduktor, nilai ini hampir sepertiga dari total seluruh dunia sebesar 574,1 miliar dolar AS.
Nvidia, Qualcomm, dan Intel memiliki penjualan penting di China. Qualcomm adalah satu-satunya perusahaan dengan lisensi dari regulator AS untuk menjual chip ponsel ke Huawei.
Pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan untuk memperbarui serangkaian aturan yang diberlakukan pada bulan Oktober untuk membuat pincang industri chip Cina dan perintah eksekutif baru yang membatasi beberapa investasi keluar.
"Ini bukan tentang menahan Cina atau menyangkal teknologi komoditas mereka," kata Raimondo.
China menginginkan akses ke teknologi paling canggih Amerika Serikat untuk memajukan militer mereka dan kami tidak akan mengizinkan itu, katanya.
"Jadwalnya secepat yang kami bisa dan pastikan itu benar," tambahnya.
Raimondo, Sekretaris Negara Antony Blinken, direktur Dewan Ekonomi Nasional Lael Brainard dan direktur Dewan Keamanan Nasional Jake Sullivan termasuk di antara pejabat pemerintah yang bertemu dengan Intel, Qualcomm dan Nvidia minggu lalu, menurut sumber yang mengetahui pertemuan tersebut.
