REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bisnis bersama Kamar Dagang Indonesia di China (INACHAM) dan sejumlah pengusaha asal China di Shangri-La Hotel, Chengdu, China, Jumat (28/7/2023). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menekankan komitmen Indonesia untuk menjaga investasi tetap stabil dan berjalan baik.
Karena itu, Jokowi meminta para investor tidak ragu untuk menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi ketika berinvestasi di Indonesia. “Saya berharap kalau ada masalah-masalah di lapangan baik mengenai pembebasan tanah, baik mengenai izin, tolong disampaikan,” ucap Jokowi, dikutip dari siaran pers Istana.
Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia terbuka menampung segala informasi mengenai permasalahan yang dirasakan para investor sehingga dapat diselesaikan.
“Informasi dari bapak-bapak semua akan kami tampung dan kami akan selesaikan,” ucapnya.
Jokowi menyebut, saat ini sejumlah investor dari China telah menanamkan investasinya di Indonesia. Ia menyampaikan sejumlah prioritas investasi yang tengah dikerjakan pemerintah mulai dari ekosistem kendaraan listrik, energi baru terbarukan, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Saya lihat beberapa dari sini juga sudah masuk untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang ingin kita bangun ke depan,” ucap Jokowi.
Di bidang energi baru terbarukan, Jokowi mendorong para investor China untuk menanamkan investasinya.
“Saya kira ini sebuah kesempatan yang sangat baik untuk ke depan energinya hijau, nanti produknya hijau (ramah lingkungan), jualan produknya bisa berada di posisi premium,” kata dia.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun, dan Ketua KADIN Arsjad Rasjid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika