REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memasuki usia ke-48. Lembaga yang menjadi wadah para ulama dan cendekiawan Muslim sejak 17 Rajab 1395 atau bertepatan 26 Juli 1975 itu memainkan peranan penting dalam membimbing, mengayomi, menjaga dan melindungi umat Muslim (wiqoyatul ummah wa himayatul ummah). Karena itu langkah-langkah MUI pun tak lepas dari visinya untuk berkhidmat atau menjadi pelayan bagi umat dan menjadi mitra pemerintah (khodimul ummah wa shidiqul hukumah).
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Zainut Tauhid Sa'adi, mengatakan memasuki usia ke-48 tahun menunjukan kematangan dalam memberikan kontribusi dan perkhidmatan kepada umat dan bangsa. Menurut Zainut, MUI telah banyak melahirkan karya besar yang sudah dirasakan masyarakat baik dalam bentuk rintisan seperti perbankan dan lembaga keuangan syariah, sertifikasi halal untuk pangan dan barang gunaan, inisiasi lahirnya peraturan perundang-undangan seperti UU Pornografi, UU Pengelolaan Zakat, UU Perbankan Syariah, UU Jaminan Produk Halal dan masih banyak UU lainnya.
"MUI juga sudah menetapkan 50 ribu fatwa, baik fatwa yang berhubungan dengan paham keagamaan atau keyakinan, fatwa ekonomi syariah, fatwa tentang kehalalan produk dan fatwa tentang panduan beribadah. Semua itu menjadi legacy MUI yang manfaatnya sangat besar bagi perkembangan peradaban bangsa Indonesia," kata Zainut kepada Republika.co.id pada Jumat (28/07/2023).
Menurut Zainut kedepannya MUI harus lebih memperkuat perannya sebagai khadimul ummah (pelayan masyarakat) dan shadiqul hukumah (mitra Pemerintah) agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terus berjalan dengan penuh harmoni, aman, tentram dan berkeadilan. Zainut mengatakan MUI harus menjadi perekat persatuan dan persaudaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik persaudaraan interen umat beragama, antar umat beragama maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.
MUI pun dihadapkan pada berbagai tantangan kedepannya terutama menjelang tahun politik. Zainut mengatakan dalam waktu dekat MUI juga harus bisa menjadi pemandu umat dalam memasuki tahun politik, agar umat dapat melaksanakan hak konstitusionalnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
"Pemilu adalah agenda nasional yang harus disukseskan oleh semua pihak. Untuk itu harus dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia agar berjalan dengan tertib, aman, lancar dan menghasilkan pemimpin nasional yang jujur, amanah, adil, cerdas dan mampu menunaikan tugas untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika