REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar terus berupaya agar pembangunan berjalan masif. Sehingga, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi semakin berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya.
Melalui West Java Development Forum 2023 yang akan digelar akhir Juli 2023, Pemprov Jabar pun akan menampung masukan dari para akademisi dan tokoh masyarakat agar tujuan pembangunan tersebut terlaksana.
Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Arief Anshory Yusuf, West Java Development Forum 2023 yang mengangkat tema "Jawa Barat Unggul dalam Mendukung Indonesia Emas 2045" dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk merencanakan pembangunan yang dapat lebih dirasakan masyarakat.
"Apa yang dicita-citakan di 2045, kalau melihat potensi di Jawa Barat, insya Allah bisa dicapai. Cuma kuncinya adalah kita semua harus partisipasi," ujar Arief di acara Jabar Punya Informasi (Japri) dengan Tema: West Java Development Forum 2023, di Aula Timur Gedung Sate, Jumat (28/7/2023).
Namun, kata dia, kunci utamanya adalah leader, yang harus siap. Karena, saat ini pertumbuhan ekonomi di Jabar selalu lebih tinggi dibanding provinsi lain, tapi pendapatan per kapita Jabar lebih rendah dari nasional. "Ini harus jadi catatan di forum ini," katanya.
Selama ini, kata dia, hingar-bingar mengenai pertumbuhan ekonomi tidak secara proporsional menjadi keuntungan bagi masyarakat Jabar. Perlu dikaji, apakah kebanyakan pembangunan yang terjadi selama bukan milik masyarakat Jabar, apakah masyarakat Jabar hanya menjadi pekerjanya bukan pengusahanya, atau alasan lainnya.
"Kita harus punya pemimpin yang berpihak pada konstituennya di Jabar," katanya.
Selama ini, kata dia, pemerintah selalu menggembor-gemborkan pertumbuhan ekonomi. "Menurut saya gemuruh ini harus direm demi social development. Kenapa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak langsung pada masyarakat, apakah karena hanya segelintir orang yang menikmati, apakah karena aktivitas ekonomi hanya di tempat tertentu, atau penerimaan masih ada kebocoran, perlu ada leader berani untuk selesaikan hal-hal ini," paparnya.
Pemerintah, kata dia, jangan terlalu terobesesi dengan pertumbuhan ekonomi, seperti yang digembar-gemborkan dan menjadi acuan utama semua pemimpin di Indonesia. Padahal, itu hanya satu dari banyak sekali indikator pembangunan.
"Hal hal yang paling mendasar seperti social development, itu delapan tahun itu harus dimonitor terus menerus," katanya.
Misalnya, kata dia, Kota Bandung pertumbuhan ekonomi selalu tingggi di angka 8 persen tiap tahun. Ia melihat sebetulnya, pemerintah bisa membuat sebuah policy yang pertumbuhan ekonominya tidak 8 persen tapi bisa sekitar 7,5 persen namun lebih banyak diraskan manfaatnya oleh masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi, kata dia, bukan lah tujuan utama pembangunan. Hal yang terpenting, adalah pembangunan yang dinikmati oleh orang lain. Caranya, adalah keberanian kepala daerah dalam mengatur investasi pembangunan agar sedapat mungkin melibatkan dan memberi dampak positif ada masyarakat.
"Pertama, kita harus berani dalam perizinan, bahwa untuk investasi di Jawa Barat, itu harus menjamin bahwa misalkan pekerja yang bekerja di proyek atau pabrik pabrik itu harus melalui tahapan transfer teknologi, supaya pinter mereka itu, diwajibkan, kalau nggak ya jangan," paparnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Iendra Sofyan, mengatakan perlu percepatan menyusun kebijakan rencana pembangunan daerah, di antaranya dengan berbagai diskusi. Semuanya, dikemas dengan namanya West Java Development Forum.
"Yang dibahas nanti berbagai aspek, sosial, ekonomi, lingkungan, dan birokrasi serta politik. Kemudian yang terlibat karena di-leading oleh Pemprov Jabar, kami berupaya semua bisa terlibat, masyarakat dan segala mancamnya tentunya dengan berbagai metode, metode elektronik, metode langsung ke lapangan, metode formal diskusi, semuanya sudah kita upayakan," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika