REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membahas penyiapan integrasi antarmoda dan peluang investasi pada Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Bandara Kertajati ditargetkan akan melayani penerbangan komersial reguler pada Oktober 2023.
Pembahasan itu dilakukan pada Kamis (27/7) yang dihadiri sejumlah pihak, di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja. Lalu Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Edwin Syahruzad, Direktur Utama PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Muhammad Singgih, Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah Murni, dan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin.
Menhub melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (28/7/2023), menyampaikan setelah melayani haji dan umrah, Bandara Kertajati bersiap melayani penumpang udara sesuai rencana pemindahan operasional Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati pada Oktober 2023. Oleh karena itu, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat telah berupaya memenuhi integrasi moda dari dan menuju Bandara Kertajati pada rute Kota Bandung dan Cirebon dengan angkutan bus maupun agen travel.
"Penyiapan shelter angkutan darat memerlukan waktu sekitar tiga sampai empat bulan. Oleh karenanya, saya minta Pemprov Jabar untuk membahas upaya integrasi dari Bandara Kertajati menuju kota dan provinsi lainnya maupun sebaliknya. Selain itu, saya juga meminta Pemprov Jabar mengkurasi agen perjalanan yang memiliki record bagus," ucap Menhub.
Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan Pemprov Jawa Barat juga telah berkoordinasi dengan beberapa penyedia jasa angkutan darat untuk memenuhi integrasi antarmoda menuju Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat maupun Jawa Tengah.
Sementara terkait investasi, Kemenhub menyebut pengembangan Bandara Kertajati telah menarik minat beberapa pihak dari India dan Arab Saudi untuk mengembangkan Bandara Kertajati. Berbagai pertemuan untuk membahas peluang investasi pengembangan Bandara Kertajati melalui skema public private partnership atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) juga telah dilaksanakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika