REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kemenkumham Dhahana Putra memandang penerapan nilai-nilai HAM dalam aktivitas bisnis oleh para pelaku usaha akan berdampak positif terhadap dunia bisnis. Dhahana meyakini kesadaran konsumen terhadap nilai-nilai HAM di dalam aktivitas dunia bisnis kini sudah semakin membaik.
"Saat ini, konsumen yang menjadi tujuan ekspor kita, misalnya Uni Eropa semakin kritis dan mereka menginginkan produk-produknya ramah HAM,seperti ramah lingkungan, ramah anak, dan bebas dari perbudakan," kata Dhahana dalam acara media dialogue pada Jumat (27/7/2023).
Dhahana menyampaikan pemerintah melalui Kemenkumham terus melakukan pengarusutamaan bisnis dan HAM kepada para pelaku usaha di tanah air. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan mengembangkan aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA).
PRISMA merupakan suatu program aplikatif mandiri yang diperuntukan bagi perusahaan untuk menganalisa risiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kegiatan bisnis. Aplikasi ini memfasilitasi semua perusahaan di semua sektor bisnis baik besar maupun kecil untuk menilai dirinya sendirinya (self assesment) dengan memetakan kondisi riil atas dampak potensial atau risiko HAM.
PRISMA juga dapat menetapkan rencana tindak lanjut dari hasil penilaian, melacak pengimplementasian tindakan lanjutan tersebut, serta mengkomunikasikan rangkaian ini pada publik. "Melalui aplikasi PRISMA, kami berharap para pelaku usaha secara mandiri dapat mengenal lebih dekat nilai-nilai HAM. Sehingga mampu meminimalisir potensi dugaan pelanggaran HAM sekaligus mencegah terjadinya kesalahpahaman terkait upaya pemerintah dalam pengarusutamaan bisnis dan HAM," ujar Dhahana.
Dhahana mengungkapkan, aplikasi PRISMA telah mendapat respons positif dari para pelaku usaha. Perusahaan besar seperti BUMN, Perbankan, maupun yang bergerak sektor sumber daya alam telah menjajal aplikasi ini. "Hingga kini telah ada sejumlah 217 perusahaan yang telah melakukan uji tuntas secara mandiri melalui aplikasi PRISMA," sebut Dhahana.
Dengan adanya ratusan perusahaan itu, Dhahana menepis adanya pandangan bahwa implementasi bisnis dan HAM dapat berdampak negatif bagi iklim investasi di tanah air. "Justru sebaliknya, implementasi bisnis dan HAM muaranya tentu adalah untuk meningkatkan daya saing produk-produk kita di pasar global," ucap Dhahana.
Selain itu, Dhahana mengungkapkan, Kemenkumham bersama sejumlah Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM juga telah merampungkan draf Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM).
Tercatat, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Sekretariat Negara terkait rampungnya draf Stranas BHAM tersebut. "Mudah-mudahan pada Agustus ini, Bapak Presiden dapat mengesahkan Stranas BHAM menjadi sebuah Peraturan Presiden," kata Dhahana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika