REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setiap warga Ibu Kota pasti kerja. Apapun profesinya pasti dilakoni mereka. Mulai dari pedagang kaki lima, pelaku UMKM, karyawan kantoran, buruh pabrik, kuli bangunan, dan banyak lagi.
Cita-cita mereka sungguh mulia: menghidupi dan membahagiakan orang – orang yang mereka cintai. Ada orang tua, kakek, nenek, pasangan hidup, anak, dan cucu. Terkadang ada juga yang menghidupi anak yatim dan orang-orang tak mampu.
Namun cita-cita mulia itu dapat kandas seketika bila si pekerja mengalami risiko kerja. Risiko itu banyak sekali. Dapat terjadi di rumah ketika hendak berangkat ke tempat kerja. Bisa juga terjadi di perjalanan, di kantor, dan sebaliknya. “Tak ada yang mengetahui dan mengharapkan segela risiko kerja. Namun ketika itu datang, siapa pun tak ada yang bisa mencegahnya terjadi,” kata kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Cilandak M Izaddin dalam keterangannya di Jakarta pada Ahad (30/7/2023)
Yang harus dilakukan adalah mengantisipasi dampak risiko kerja. Risiko itu berupa kehilangan pendapatan. Lebih jauh lagi, hilang pendapatan dapat mengakibatkan kemiskinan.
Ada pula cedera atau bahkan cacat akibat kecelakaan kerja. Yang harus dilakukan terkait hal ini adalah perawatan medis hingga sembuh dan pelatihan kerja.
Yang paling ringan adalah perawatan medis hingga sembuh. Kemudian kembali beraktivitas seperti sedia kala.
“Risiko yang kita hadapi adalah keburukan, tapi di dalamnya pasti mengandung hikmah. Ada banyak hikmah dari banyak kecelakaan kerja terjadi, salah satunya adalah memotivasi banyak orang untuk memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Izaddin.
Ini merupakan contoh menyebarluaskan literasi kebermanfaatan jaminan sosial ketenagakerjaan di berbagai tempat dan momentum. Salah satunya dilakukan oleh Tim BPJS Ketegakarjaan Wilayah Jakarta di Situ Babakan beberapa waktu lalu.
Kegiatan itu dikemas dalam peluncuran program kerja keras bebas cemas di area kampong betawi Jagakarsa Jakarta Selatan. Wakil Kepala Wilayah DKI Jakarta BPJS Ketenagakerjaan Bidang Kepesertaan, Indra Iswanto, menjelaskan, Kanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta memilih PBB Situ Babakan lokasi peluncuran. Sebabnya, kawasan itu merupakan ikon Jakarta.
Selain itu dikawasan yang juga merupakan tempat wisata ini banyak pelaku ekonomi di sektor informal. Mereka berdagang menjajakan makanan khas Betawi, seperti pedagang dodol, bir pletok, bahkan ada pekerja seni dan Budaya Betawi.
Indra Iswanto mengatakan peluncuran ini juga di isi dengan acara talk show, bertujuan untuk menyampaikan sosialisasi terkait manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan goalnya mengoptimalkan akuisisi tenaga kerja informal hingga tingkat terbawah yakni desa/kampung. Pasalnya, desa/kampung disebut satu dari empat ekosistem yang ada yakni usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan e-commerce, pekerja rentan serta pasar.
"Makanya kami mencanangkan gerakan Kerja Keras Bebas Cemas Masuk Desa, supaya ekosistem yang memiliki potensi di desa/kampung seperti para pelaku ekonomi di PBB Setubabakan ini mendapatkan akses informasi maupun akses perlindungan untuk program BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya usai peluncuran program "Kerja Keras Bebas Cemas Masuk Desa", di PBB Setu Babakan Jakarta.
Indra Iswanto menjabarkan, program yang bisa diikuti masyarakat di ekosistem desa meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKm). Iuran yang perlu dibayarkan perserta adalah Rp36.800 per bulan.
"Dari angka itu termasuk Rp 20.000 untuk JHT atau tabungan yang terakumulasi selama periode kepesertaan dan bisa diambil ketika sudah tidak bekerja. Selain itu, iuran tersebut juga mencakup JKK dan JKm. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian melindungi pekerja dari risiko saat melakukan pekerjaannya. Misalnya pekerja ojek dalam melakukan pekerjaannya di jalan raya berisiko tinggi, apabila terjadi resiko kerja mereka mendapatkan perlindungan," ujarnya.
Indra Iswanto mengemukakan, peserta yang mengalami risiko kematian akan mendapatkan Rp 42 juta. "Dan nilai ini, kami pikir sangat membantu untuk mengurangi risiko hilangnya pencari nafkah, jika terjadi risiko yang paling fatal yaitu kematian," lanjutnya.
Ketika terjadi kecelakaan kerja yang berakibat kematian bakal menerima 48 kali gaji/upah yang dilaporkan. "Itu kami harap bisa membantu, plus manfaat lain beasiswa. Beasiswa ini sangat filosofis, karena keinginan kami BPJS Ketenagakerjaan mewakili negara, tentu ingin memastikan peserta didik atau anak dari ahli waris memiliki kesempatan untuk memutus rantai kemiskinan dengan pendidikan," tegasnya.
Dikatakan Indra Iswanto, santunan untuk biaya pendidikan dengan nilai Rp174 juta, cukup biaya untuk menyekolahkan anak yang ditinggal dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi.
Dalam upaya sosialisasi dan akuisisi, lanjut Indra Iswanto, saat ini ada 4000 agen perisai di DKI Jakarta yang merupakan mitra kerja sebagai perpanjangan tangan BPJS Ketenagakerjaan.
"Agen perisai merupakan perpanjangan kita untuk menyampaikan informasi terkait program BPJS Ketenagakerjaan, dan sekaligus dapat mengakuisisi potensi pekerja informal yang ada di wilayah. Kedepan, kita akan meningkatkan jumlah perisai disetiap kantor BPJS Ketenagakerjaan kurang lebih 200 orang agen perisai. Sehingga kalau dikalikan seluruh DKI Jakarta akan mencapai 6000 hingga 7000 orang agen perisai", sebutnya.
Indra Iswanto lebih lanjut mengungkapkan jumlah total peserta BPJS Ketenagakerjaan 2,7 juta untuk yang ber NIK DKI Jakarta. Penduduk DKI yang bekerja ada 4,7 juta.
"Masih ada PR kami 2 juta pekerja yang harus kami jadikan peserta baik peserta penerima upah maupun bukan penerima upah", tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika