REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken mengatakan ketidakstabilan politik yang dipicu kudeta militer Niger mengancam bantuan ekonomi yang diberikan Washington kepada negara Afrika tersebut. Pada Rabu (26/7/2023) lalu anggota militer Niger mengumumkan mereka menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum.
Pada Jumat (28/7/2023) junta militer menunjuk Jenderal Abdourahmane Tchiani sebagai pemimpin baru negara tersebut. Kudeta ini menambahkan Niger ke dalam daftar rezim militer yang terus bertambah di wilayah Sahel, Afrika Barat.
Blinken mengatakan kelanjutan bantuan keamanan dan ekonomi Washington bergantung pada pembebasan Bazoum dan "pemulihan segera tatanan demokratis di Niger."
"Kemitraan ekonomi dan keamanan kami dengan Niger - yang jumlahnya signifikan, ratusan juta dolar - bergantung pada kelanjutan pemerintahan demokratis dan tatanan konstitusional yang telah terganggu oleh aksi-aksi dalam beberapa hari terakhir ini," ujar Blinken yang sedang berada di Australia dalam rangkaian tur Pasifik, Sabtu (29/7/2023).
"Jadi bantuan itu, dukungan itu, jelas dalam bahaya akibat dari aksi-aksi ini, yang merupakan alasan lain mengapa mereka harus segera dibatalkan," tambahnya
Blinken tidak menyebut aksi militer di Niger sebagai kudeta. Kata tersebut dapat menyebabkan negara Afrika itu kehilangan jutaan dolar bantuan militer dan bantuan.
S Brisbane, Blinken mengatakan ia telah berbicara dengan Presiden Bazoum namun tidak mengungkapkan detailnya lebih lanjut. Ia mengutip dukungan Uni Afrika, Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat dan entitas regional lainnya dalam upaya mengakhiri kerusuhan.
"Bantuan yang sangat signifikan yang kami miliki yang membuat perbedaan besar dalam kehidupan masyarakat Niger jelas dalam bahaya dan kami telah mengkomunikasikan hal itu sejelas mungkin kepada mereka yang bertanggung jawab atas gangguan terhadap tatanan konstitusional dan demokrasi Niger," kata Blinken.
Blinken mengatakan Kedutaan Besar AS di Niger telah memperhitungkan keselamatan semua anggota staf dan keluarga mereka. Sambil mengeluarkan peringatan keamanan yang menyarankan warga negara AS di negara itu untuk membatasi pergerakan yang tidak perlu dan menghindari daerah yang terkena dampak kudeta.
Kelompok militer yang melakukan kudeta, yang menamakan diri mereka Dewan Nasional untuk Pengamanan Negara, mengatakan para anggotanya tetap berkomitmen untuk terlibat dengan komunitas internasional dan nasional.
"Ini adalah hasil dari degradasi situasi keamanan yang terus berlanjut, tata kelola ekonomi dan sosial yang buruk," kata Kolonel Angkatan Udara Amadou Abdramane dalam video yang dirilis oleh para pemimpin kudeta pada hari Rabu.
Ia mengatakan perbatasan udara dan darat ditutup dan jam malam diberlakukan sampai situasi menjadi stabil. Bazoum terpilih dua tahun lalu dalam peralihan kekuasaan demokratis yang damai dan pertama di Niger sejak kemerdekaannya dari Perancis.
Niger dipandang sebagai mitra terakhir yang dapat diandalkan Barat dalam upaya memerangi kelompok teroris yang terkait al-Qaida dan kelompok ISIS di wilayah Sahel, Afrika, di mana Rusia dan negara-negara Barat bersaing untuk mendapatkan pengaruh dalam memerangi ekstremisme.
Prancis memiliki 1.500 tentara di negara itu yang melakukan operasi bersama dengan militer Niger, sementara AS dan negara-negara Eropa lainnya telah membantu melatih pasukan negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika