REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Uni Eropa tidak akan mengakui pemerintahan yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta di Niger pekan ini, kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell. Borrell mengingatkan bahwa Presiden terpilih Mohamed Bazoum tetap satu-satunya presiden Niger yang sah.
"Dia harus dibebaskan tanpa syarat dan tanpa ada penundaan," kata Borrell.
Borrell memperingatkan bahwa pembekuan konstitusi dan pembubaran lembaga-lembaga demokrasi di Niger akan melemahkan negara itu dan rakyatnya.
"Uni Eropa menegaskan lagi seruan tegasnya bahwa tatanan konstitusional harus dipulihkan secara penuh, menyeluruh, dan tanpa ada penundaan," kata Borrell.