Senin 31 Jul 2023 12:55 WIB

Puluhan Ketua DPD Golkar Gelar Konsolidasi di Bali, Tolak Wacana Munaslub Ganti Airlangga

Sebanyak 38 DPD Golkar se-Indonesia menyatakan menolak munaslub.

Rep: Nawir Arsyad Akbar, Bambang Noroyono, Antara/ Red: Andri Saubani

Foto: Dok. Partai Golkar

38 Ketua DPD Partai Golkar menolak isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mengganti Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum Partai Golkar dalam forum silaturahmi di Nusa Dua, Bali, Ahad (30/7/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 38 Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia menggelar silaturahmi dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Nusa Dua, Bali, pada Ahad (30/7/2023). Usai forum tersebut, seluruh ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia menolak wacana musyawarah nasional (Munaslub) untuk mengganti ketua umum.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif dari seluruh ketua DPD Partai Golkar. Termasuk menjadi forum konsolidasi untuk pemenangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Baca Juga

"Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan bahwa isu munaslub itu diusulkan oleh 2/3, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak munaslub," ujar Doli lewat keterangan videonya, Senin (31/7/2023).

Seluruh DPD Partai Golkar se-Indonesia juga menegaskan komitmennya di bawah kepemimpiann Airlangga. Mereka ingin, konsolidasi jelang kontestasi nasional terganggu karena isu munaslub yang digulirkan sejumlah pihak.

"Kami ini adalah Partai Golkar, partai tertua di Indonesia, partai ini besar karena kami semua committed, kami punya komitmen satu komando di bawah kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda selama lima tahun ini," ujar Doli.

Doli menegaskan, 38 DPD Partai Golkar ingin fokus bekerja dalam pemenangan untuk Pemilu 2024. Adapun keputusan terkait pemilihan presiden (Pilpres), musyawarah nasional (Munas), rapat pimpinan nasional (Rapimnas), hingga rapat kerja nasional (Rakernas) menyerahkan seluruh kewenangan tersebut kepada Airlangga.

"Kami sudah menyerahkan sepenuhnya mandat kepada Ketua Umum untuk menentukan siapa capres atau cawapres, kemudian proses bernegosiasi, strategi, dan momentum yang tepat, dan kami sudah melihat bahwa selama ini Ketua Umum kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan partai politik," ujar Ketua Komisi II DPR itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Hetifah Sjaifudian pun menegaskan tidak akan ada munaslub, karena seluruh anggota partai solid mendukung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Oleh karena itu, dia mengingatkan seluruh anggota Golkar agar mengabaikan isu adanya munaslub yang menurut dia sengaja dimunculkan oleh kelompok tertentu.

"Untuk saat ini kondisi Golkar baik-baik saja, tidak ada sedikit pun niat untuk mengadakan munaslub dan semua elemen solid mendukung kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto," kata Hetifah, yang juga Ketua Umum DPP Al Hidayah, dalam siaran tertulisnya di Jakarta, Ahad (30/7/2023).

Menurut Hetifah, munaslub hanya digunakan manakala ada musibah, kondisi darurat luar biasa yang menyebabkan unsur pimpinan partai tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

"Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi lanskap politik Indonesia yang semakin berkualitas, bersama partai politik lain membangun demokrasi untuk kesejahteraan rakyat," kata Hetifah.