REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Fauziah Mursid, Wahyu Suryana
Sebanyak 38 ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia menggelar silaturahmi dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Nusa Dua, Bali, pada Ahad (30/7/2023). Usai forum tersebut, salah satu poin yang disampaikan adalah komitmen partai berlambang pohon beringin itu bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami menegaskan bahwa Partai Golkar ini adalah bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Oleh karena itu, kami selalu mendorong penuh agar Pak Airlangga tetap dari awal sampai akhir bersama-sama dan satu bersama Pak Jokowi, juga termasuk menghadapi agenda pilpres," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung lewat keterangan videonya, Senin (31/7/2023).
Seluruh ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia juga tegas menolak wacana musyawarah nasional (Munaslub) untuk mengganti ketua umum. Berkumpulnya 38 ketua DPD Partai Golkar itu juga menjadi forum konsolidasi untuk pemenangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan bahwa isu munaslub itu diusulkan oleh 2/3, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak munaslub," ujar Doli.
Pekan lalu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng menegaskan, amanat musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar adalah menyerahkan kewenangan terkait Pilpres 2024 kepada Airlangga. Bukan mendorong Airlangga menjadi bakal capres.
"Amanat munas bukan itu (mencalonkan Airlangga sebagai capres), amanat munas itu memberikan kewenangan Airlangga untuk menentukan capres atau cawapresnya. Bahwa kader-kader ada yang menginginkan dia ya wajar lah, tetapi kan kita harus melihat kondisi lapangan," ujar Mekeng kepada wartawan, Jumat (28/7/2023).
Ia mengakui, partai berlambang pohon beringin itu melihat situasi dan kondisi politik saat ini. Tujuannya untuk mencari titik temu dengan partai politik lain, di mana harapan besarnya adalah memenangkan Pemilu 2024.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Andriadi Achmad menyebut keputusan DPD Partai Golkar se-Indonesia yang berharap partai itu tetap berada di gerbong Presiden Jokowi di Pemilu 2024, karena tidak ingin mengambil risiko. Andriadi menilai, elite dan fungsionaris Golkar berkaca dari berbeda arahnya Partai Nasdem dengan Jokowi yang berdampak luas ke partai tersebut.
Karenanya, Andriadi menilai fungsionaris Partai Golkar memilih mengikuti arahan Jokowi demi menyelamatkan Partai Golkar di Pileg 2024 mendatang. Hal ini menyusul dinamika terjadi di Golkar mulai dari wacana munaslub hingga dipanggilnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi terkait izin minyak sawit mentah (CPO).
"Politik sandera membuat ciut partai Golkar," ujar Andriadi dalam keterangannya kepada Republika, Senin (31/7/2023).
Direktur Eksekutif Nusantara Institute Political Communication Studies and Research Centre (PolCom SRC) ini menilai, dinamika yang terjadi di Golkar juga tidak lepas dari partai beringin yang juga belum menentukan sikap di Pilpres. Golkar beberapa kali mewacanakan akan membentuk koalisi sendiri.
"Lalu digoyang dengan isu munaslub dan pemeriksaan Ketua Umum Partai Golkar oleh Kejaksaan Agung," ujarnya.
Karenanya, demi menghindari risiko dan pecahnya soliditas partai jelang Pemilu, Golkar dinilai memilih untuk kembali ke barisan. Andriadi menyebut, risiko munaslub dan Airlangga yang terseret kasus akan berimbas kepada suara Golkar yang anjlok pada Pemilu 2024.
"Ibarat pepatah sudah jatuh ketimpa tangga pula. Tentu (jika) Ketua Umum (tertangkap) dan munaslub (terjadi). Maka kondisi kacau dan konsolidasi partai Golkar membutuhkan waktu, imbasnya kesiapan menghadapi pileg dan pilpres akan menjadi terganggu, tumbalnya suara partai Golkar akan menurun pada pileg 2024," ujarnya.
Ihwal pemanggilan Airlangga pada pekan lalu ihak Kejagung menegaskan, penanganan perkara korupsi yang kini ditangani Jampidsus murni penegakan hukum dan tidak terkait dengan politik. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana, Ahad (30/7/2023), mengakui memasuki tahun politik membuat setiap penanganan perkara korupsi dalam jumlah besar selalu dikaitkan dengan politik.
“Yang jelas apa yang dilakukan Kejaksaan Agung adalah murni penegakan hukum,” kata Ketut.
“Jadi pemanggilan AH (Airlangga Hartarto) dan MA (Muhammad Lutfi) sama sekali tidak ada kaitannya dengan politisasi. Murni adalah untuk keperluan pembuktian,” kata Ketut.
