REPUBLIKA.CO.ID, KOTA BOGOR -- Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat merenovasi 10 sekolah dasar negeri (SDN) menjadi dua lantai, atau dengan menambah ruang kelas untuk meningkatkan daya tampung siswa sebagai langkah mengatasi kecurangan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPBD) di daerah itu.
Kabid Sarpras Dinas Pendidikan Kota Bogor Sultodi Mahbub, mengatakan dari 210 SDN yang ada, pemerintah menargetkan 10 sekolah dilakukan renovasi untuk menambah ruang kelas maupun mengatasi kondisi konstruksi yang sudah kurang memadai, agar daya tampung siswa menjadi lebih baik.
"Sebagian konstruksinya masih zaman dulu ya, masih zaman inpres ya. Kita memetakan sekolah yang butuh renovasi dan potensi siswa baru juga, karena ada beberapa sekolah yang belum merata, di sini banyak yang daftar, di sini kurang. Di samping juga ruang kelas atau rombongan belajar yang kurang juga," ungkapnya di Bogor, Senin (31/7/2023).
Menurut Sultodi, dari 210 SDN yang ada di Kota Bogor, lebih kurang 70 persen bangunannya perlu perbaikan, dan beberapa di antaranya perlu peningkatan kapasitas ruang kelas dan rombongan belajar.
Permasalahan jenjang sekolah dasar saat ini, kata dia, selain kondisi bangunan juga minat orang tua dan siswa untuk memilih sekolah sehingga ruang kelas yang dibutuhkan sekolah juga di satu sisi meningkat di sisi lain justru kurang.
Oleh karena itu, renovasi infrastruktur sekolah secara bertahap diharapkan mampu meningkatkan daya tampung dan minat siswa serta orang tua dalam menyekolahkan anak di SDN terdekat sesuai domisili.
Sultodi menyampaikan, salah satu renovasi yang sedang berlangsung adalah SDN 1 Cimahpar yang justru dibangun ulang secara keseluruhan 'untuk dibuat sekolah berlantai dua. Renovasi total sekolah tersebut dianggarkan sekitar Rp3 miliar.
"Jadi itu memang sedang dibangun, direnovasi, agar jadi dua lantai. Semua bangunannya dihancurkan dulu," ujarnya.
Sementara itu, kata dia, bagi siswa/siswinya melaksanakan kegiatan belajar di SDN lain yang terdekat selama pembangunan berlangsung. Proses renovasi memang membutuhkan pemindahan kegiatan belajar mengajar dalam beberapa kondisi.
"Yang sekolah ini memang siswa/siswinya belajar dulu di dua sekolah lain, karena dibongkar total," kata dia.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan akan menambah anggaran, tidak saja untuk membenahi ruangan kelas, menambah rombel (rombongan belajar), tetapi juga kemungkinan mendirikan sekolah baru.
Ia mengaku telah menugaskan dinas pendidikan untuk merinci kebutuhan anggaran untuk pembangunan SMPN dan renovasi SDN yang diperlukan untuk dikoordinasikan dengan Kemendikbudristek RI dan Dinas PUPR Kota Bogor serta pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Karena kami sangat sadar bahwa persoalan kisruh ini, utamanya karena kurangnya fasilitas sekolah," ujar Bima.
