REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Salah satu kelompok penggalangan dana utama mantan presiden Donald Trump pada Senin (31/7/2023), melaporkan telah menghabiskan anggaran lebih dari 21 juta dolar AS untuk biaya hukum sepanjang tahun ini. Hal ini menunjukkan meningkatnya masalah hukum Trump saat ia berusaha untuk kembali ke Gedung Putih.
Kelompok Save America didirikan Trump pada 2020 setelah kekalahannya dalam pemilihan presiden. Dalam pengajuan ke Komisi Pemilihan Federal, Save America mengakui mereka menghabiskan sekitar 30 juta dolar AS antara Januari dan Juni untuk biaya hukum.
Save America secara resmi terpisah dari kampanye pemilihan Trump 2024. Namun, kelompok ini menjadi penyandang dana utama dari kelompok lain yang menghabiskan banyak uang untuk iklan yang mendukung Trump.
Beberapa organisasi media besar AS, termasuk Washington Post dan New York Times, yang mengutip sumber anonim mengatakan, pengarsipan Save America menunjukkan, pengeluaran biaya hukum mereka mencapai 40 juta dolar AS.
Save America sebelumnya telah melaporkan menghabiskan lebih dari 16 juta dolar AS untuk biaya hukum hingga 2022. Pada Senin (31/7/2023), kelompok tersebut mengajukan sejumlah perubahan laporan tentang keuangannya untuk tahun-tahun sebelumnya. Seorang juru bicara Trump tidak menanggapi permintaan untuk mengomentari perbedaan angka yang dilaporkan selama akhir pekan dan laporan dalam pengajuan pada Senin.
Pada Juni lalu, jaksa penuntut membuka 37 dakwaan terhadap Trump. Jaksa menuduh Trump menyimpan dokumen rahasia yang mencakup beberapa rahasia keamanan negara paling sensitif setelah meninggalkan Gedung Putih pada 2021.
Jaksa menuduhTrump menyimpan sejumlah dokumen rahasia, termasuk dokumen tentang program nuklir AS dan kerentanan domestik terhadap potensi serangan. Trump mengetahui seharusnya dokumen itu tidak disimpan.
Surat dakwaan setebal 49 halaman itu juga merinci dua kejadian yang menduga Trump membagikan informasi rahasia dengan orang yang tidak berwenang untuk menerimanya, serta upaya untuk menghalangi penyelidik pemerintah yang ingin mengambil dokumen rahasia tersebut.
Dakwaan terhadap mantan presiden AS atas tuduhan federal belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika. Trump adalah calon terdepan untuk nominasi presiden dari Partai Republik dalam pilpres 2024.
Pada Sabtu (10/6/2023), Trump mengatakan kepada Politico, dia tidak akan mundur dari pencalonannya sebagai presiden bahkan jika dia dinyatakan bersalah. Tuduhan tersebut akan menjadi titik fokus dari kontes nominasi partai. Sebagian besar saingan Trump menuduh Departemen Kehakiman bias politik. Hal ini mencerminkan ketakutan mereka bahwa tuduhan itu akan mengecewakan pendukung inti Trump, yang dianggap memiliki porsi 30 persen dari pemilih Republik.
Trump menggambarkan kampanyenya untuk kembali ke Gedung Putih sebagai bagian dari perjuangan epik untuk mengalahkan kekuatan jahat. Dia mengatakan, ini merupakan ancaman yang lebih besar bagi negara daripada ancaman musuh seperti Rusia, Korea Utara dan Iran.
"Pikirkan itu, dari dalam lebih buruk daripada dari luar," kata Trump.
Ikuti Whatsapp Channel Republika