REPUBLIKA.CO.ID, KOPENHAGEN – Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengatakan pemerintah Denmark tidak dalam posisi tertekan dalam merumuskan dan merancang peraturan hukum untuk mencegah aksi penistaan kitab suci.

“Tapi analisis politik kami adalah demi kepentingan terbaik kita semua. Kita seharusnya tidak hanya duduk dan menunggu ini meledak,” ujarnya, Senin (31/7/2023).

Dia berharap upaya negaranya merancang alat hukum guna mencegah berulangnya aksi penistaan kitab suci, termasuk Alquran, akan membantu meredakan konflik internasional yang berkembang dengan sejumlah negara Muslim.

“Fakta bahwa kami memberi isyarat, baik di (internal) Denmark maupun di luar negeri, bahwa kami sedang mengerjakannya (hukum untuk mencegah penistaan kitab suci) mudah-mudahan akan membantu mengurangi masalah yang kami hadapi,” kata Rasmussen.