REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengaku tak mengikuti berita soal sejumlah relawan yang melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim polri. Ia juga juga enggan menanggapi lebih jauh soal penghinaan yang dilakukan Rocky oleh ayahnya.  

"Saya tidak mengikuti beritanya. Saya nggak ada tanggapan apa-apa," kata Gibran, Selasa (1/8/2023). 

Disinggung soal Rocky yang sempat menyebutkan Jokowi 'Bajingan Tolol', Gibran mengaku biar warga yang menilai. Namun, ia mengaku santai.  "Lah itu biar warga aja yang menilai, kalau saya santai," katanya. 

Ditanya apakah dirinya tersinggung soal pernyataan Rocky Gerung, Gibran mengaku belum melihat video tersebut. "Saya belum lihat videonya nanti habis ini tak lihat dah videonya," katanya. 

"(Tersinggung?) Aku rung ndelok videonya, Do ribut kabeh aku ra ngerti opo, wis santai wae nko tak delok sek (sudah santai dulu, nanti saya lihat dulu)," katanya menambahkan. 

Di sisi lain, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini mengatakan, Istana tidak akan melaporkan ke kepolisian soal dugaan hinaan dan ujaran kebencian yang disampaikan pegiat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). ocky Gerung menyebut Presiden Jokowi sebagai 'bajingan tolol' karena kebijakannya membangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Faldo pun menyampaikan, RI 1 sudah terbiasa mendapatkan serangan dan hinaan atas kebijakan yang dilakukannya.

"Sejauh ini tidak ada omongan (lapor ke polisi). Jika diserang dan dihina itu kan sudah makanan sehari-hari Bapak Presiden," kata Faldo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Terkait pernyataan Rocky, Faldo menegaskan, pembangunan IKN merupakan amanah dari undang-undang. Ia juga membantah megaproyek tersebut merupakan ambisi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). "IKN itu amanah UU, bukan ambisi Presiden," kata politikus PSI tersebut.

Faldo pun menilai, pernyataan Rocky tersebut bentuk kekeliruan berpikir yang tidak layak disampaikan. "Soal bajingan tolol, dia lagi kerja. Apa idenya dari istilah 'bajingan tolol' itu? Tidak ada, dibilang ocehan saja belum layak. Saya harap kita bicara ide dan kekeliruan berpikir Pak Rocky saja," ujar eks politikus PAN tersebut.

Dia menegaskan, pembangunan IKN bukan merupakan ambisi Presiden untuk mempertahankan peninggalan atau legacy. Pelaksanaan pembangunan IKN juga merupakan amanah dari UU.

"IKN itu bukan ambisi Pak Jokowi mempertahankan legacy. Itu sudah jadi undang-undang, yang mesti dijalankan. Seorang kepala negara mesti menjalankan undang-undang dan peraturan selurus-lurusnya. Itu isi sumpah Presiden," kata Faldo.