REPUBLIKA.CO.ID, WATES -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memetakan potensi persoalan selama pelaksanaan Pemilu 2024 agar tidak mengganggu pelaksanaan pesta demokrasi di daerah ini.
"Berkaca pada Pemilu 2019, ada dua permasalahan besar, yakni ketersediaan surat suara untuk pemilih pindah dan kesehatan penyelenggara pemilu," kata Ketua KPU Kulonprogo Ibah Muthiah di Kulonprogo, Selasa (1/8/2023).
Ia mengatakan, pada Pemilu 2019 di DIY ada 57.319 pemilih, sedangkan di Kulonprogo 2.206 pemilih. Pada Pemilu 2019, ketersediaan surat suara dengan jumlah pemilih 334.893 lembar dan surat suara cadangan sebanyak 7.198 lembar.
Untuk Pemilu 2024, katanya, di Kulonprogo ada sebanyak 345.038 pemilih dengan cadangan surat suara 7.373 lembar.
"Kami membuat desain setiap tempat pemungutan suara (TPS) agar pembulatan tidak terkurangi dan aman untuk ketersediaan kertas suara," katanya.
Persoalan kedua, lanjut Ibah, terkait kesehatan penyelenggara. Persoalan ini menjadi kendala dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.
Untuk itu, KPU Kulonprogo melakukan mitigasi terkait itu dengan menjalin komunikasi bersama Dinas Kesehatan Kulonprogo untuk melakukan pemantauan saat hari pencoblosan di TPS, kelurahan/desa, dan pemantauan rekapitulasi di tingkat kecamatan/kapanewon.
"Untuk mengantisipasi kesehatan penyelenggara pemilu sudah berkomunikasi dengan Dinkes Kulonprogo pada Mei 2023," katanya.
Selain itu, lanjut Ibah, KPU Kulonprogo mengantisipasi pemilih tambahan di Pondok Pesantren Nurul Haromain Tuksono dan Rumah Tahanan Kelas IIB Wates.
Pemilih tambahan ini, katanya, adalah pemilih pindah. Aturannya satu bulan sebelum pencoblosan atau satu minggu sebelum hari pencoblosan. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan menjalankan tugas atau sakit atau di rutan.
Di Rutan Wates, jumlah pemilih yang didaftarkan sebanyak 87 pemilih dan di Ponpes Nurul Haromain sebanyak 272 pemilih.
"Kami sudah melayangkan surat ke beberapa instansi terkait, termasuk bandara dan UNY untuk TPS khusus. Dua lokasi tersebut menyatakan tidak ada," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika