REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Posisi PKB yang ada di KKIR masih pasti karena sampai saat ini belum ada deklarasi capres-cawapres dari Prabowo Subianto. Pengamat politik, Djayadi Hanan menilai, PKB sebenarnya memiliki tiga pilihan.

Pertama, menegaskan atau menunggu kepastian posisi ke Prabowo. Tentu, itu turut dipengaruhi mana yang lebih dulu menawarkan kepastian posisi cawapres kepada Muhaimin, antara Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo.

Sayangnya, ia mengingatkan, posisi Muhaimin di PDIP dalam konteks cuma ditawarkan, tidak bisa memaksa menawarkan. PKB dapat pula tetap bersama Gerindra karena tarikan untuk Muhaimin jauh lebih besar dibanding PDIP.

Selain itu, faktor Presidential Threshold membuat PKB-Gerindra saling membutuhkan. Menurut Djayadi, lebih baik lagi Gerindra, PKB ditambah PAN, walaupun rumit karena ada nama Erick Thohir masuk pilihan cawapres.

"Ada faktor lain yang bisa menentukan. Faktor Jokowi akan menentukan keputusan PAN bergabung ke mana, misalnya Erick Thohir tidak diterima. Kalau sama-sama menanti, Cak Imin tidak akan ke mana-mana," kata Djayadi, Selasa (1/8).

Ia menuturkan, perlu pula diingat kalau KKIR lahir usai Gerindra masuk menjadi pendukung Jokowi. Tantangannya, jika Presiden Jokowi minta Muhaimin ikut pilihannya bersama Ganjar tanpa mendapat posisi cawapres.

"Atau sebaliknya, kata Pak Jokowi, Cak Imin anda jangan ke mana-mana, ikut saya, saya pilih Prabowo, tapi cawapresnya bukan anda, pilihan itu masih tergantung Pak Jokowi maunya apa," ujar Djayadi.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu menerangkan, untuk pilihan kedua PKB memutuskan ikut Prabowo atau Ganjar. Namun, PKB perlu memilih di mana perannya bisa lebih besar antara di Prabowo atau Ganjar.

"Jawabannya mudah, lebih besar di Gerindra karena di Gerindra, Cak Imin separuh koalisi, separuh nafas. Tanpa PKB, Gerindra jadi tidak lengkap. Karena itu, perannya lebih besar ada di Gerindra," kata Djayadi.

Untuk pilihan ketiga, Djayadi mengungkapkan, PKB masih memiliki potensi membuat koalisi baru, misal bersama Golkar. Sebab, ia menambahkan, jika ada tiga paslon, ada dua putaran, PKB bisa bernegosiasi di putaran dua.

"Siapapun pemenang di putaran pertama akan perlu NU, akan perlu PKB, perlu Jatim dan Jateng," ujar Djayadi.