REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) akan mengancam ratusan petani kelapa sawit lokal. Sebab, sampai saat ini pasar Eropa menyerap empat juta ton minyak sawit Indonesia.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menjelaskan, pada 2022 saja realisasi devisa ekspor dari kelapa sawit dan turunannya mencapai Rp 600 triliun. Kebijakan Uni Eropa itu akan berdampak besar pada petani lokal.

"Dampaknya jelas kepada petani lokal yang akan terdampak. Sebab, dalam satu pabrik sawit tak hanya menyerap produksi sendiri tapi justru ada serapan dari produksi ratusan petani," ujar Eddy di Kementerian Perdagangan, Selasa (1/8/2023).

Sedangkan jika ingin menuruti kebijakan Eropa, para petani perlu mengurus syarat anti deforestisasi hutan. Di mana, para petani sawit memiliki lahan tak sampai empat hektare.

"Sedangkan syaratnya harus geolokasi yang mana itu akan menyulitkan petani. Syarat-syarat ini akan memberatkan petani," ujar Eddy.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengutuk kebijakan pemerintah Eropa yang akan memberlakukan EUDR sehingga melarang komoditas andalan ekspor Indonesia masuk ke Eropa.

Zulhas menjelaskan lewat UU tersebut, Eropa mencari-cari alasan agar komoditas Indonesia seperti ternak, kakao, kopi, minyak sawit, karet, cengkih, kayu dan produk turunan lainnya bebas dari penggudulan hutan. Di mana, komoditas tersebut sejatinya jauh dari isu penggundulan hutan.

 "Kebijakan antideforestasi Uni Eropa berpotensi melambatkan perdagangan, merugikan petani petani kita," ujar Zulhas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika