REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diketahui tengah menyiapkan skema kredit kepemilikan rumah (KPR) dengan harga terjangkau bagi para aparatur sipil negara atau ASN di pemerintah pusat yang akan pindah ke IKN Nusantara. Skema KPR tersebut dibuat demi meringankan beban para ASN saat berpindah domisili.
“Sedang disiapkan, skemanya hampir sama. Intinya adalah bagaimana agar terjangkau. Kata kuncinya adalah terjangkau,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna di Jakarta, Rabu (2/8/2023).
Herry belum dapat menjelaskan lebih detail ihwal program kredit tersebut. Sebab hingga kini pemerintah masih dalam tahap menggodok aturan skema kredit rumah untuk ASN di IKN.
Namun yang jelas, fasilitas kredit yang tengah dirancang bertujuan agar para ASN dapat mendukung proses pemindahan besar-besaran kegiatan pemerintahan di IKN. Diketahui, pemindahan massal ASN dari Jakarta ke IKN mulai awal 2024 mendatang.
“Kita kan mau ada pemindahan besar-besaran, yang mau pindah ini seyogyanya bisa mampu membeli rumah di sana, mereka akan tinggak di situ nantinya,” ujar Herry.
Sementara, bagi ASN yang belum ingin membeli rumah, pemerintah juga akan menyiapkan rumah dinas maupun rumah sewa yang seluruhnya bisa digunakan oleh ASN.
