REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU — Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) memastikan sejauh ini tidak terjadi kelangkaan gas elpiji tiga kilogram atau gas tabung melon di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Untuk mengecek stoknya, inspeksi mendadak (sidak) dilakukan ke pangkalan-pangkalan gas elpiji.
“Hiswana Migas bersama Pemkab Indramayu dan Pertamina juga sudah membentuk satgas untuk melakukan sidak ke pangkalan-pangkalan. Hasilnya, tidak ada kelangkaan,” kata Koordinator Hiswana Migas Kabupaten Indramayu Asep Syaefudin.
Asep mengatakan, di Kabupaten Indramayu agen menjual gas melon ke pangkalan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Indramayu Nomor 541.11.kep.233-eko/2021, dengan harga Rp 16 ribu per tabung. Sedangkan pangkalan menjual ke pengecer dengan harga sekitar Rp 19 ribu per tabung.
“Suplai aman dan terkendali. Jadi, masyarakat tidak perlu panic buying,” kata Asep.
Pengurus Hiswana Migas Wilayah Cirebon, Sri Wahyuni Herman, juga menyebut stok dan pasokan gas melon di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) masih aman. “Alhamdulillah, untuk wilayah Ciayumajakuning, khususnya Indramayu, sejauh ini aman,” ujar Sri, Rabu (2/8/2023).
Menurut Sri, kebutuhan gas melon di Kabupaten Indramayu rata-rata mencapai 1,2 juta-1,3 juta tabung per bulan. Ia menyebut kebutuhan gas elpiji tiga kilogram ini selalu terpenuhi.
“Masyarakat tidak perlu panic buying terhadap gas melon karena suplai dari Pertamina tidak ada pengurangan. Suplai aman dan distribusi normal. SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji), yang merupakan titik suplai, juga beroperasi normal,” kata Sri.
Sri mengatakan, untuk memastikan tidak ada kekurangan maupun kekosongan gas elpiji bersubsidi, pihak pangkalan melakukan pelaporan secara daring setiap harinya. Dalam laporan itu, pihak pangkalan menyampaikan stok gas melon.
Jika terjadi kekurangan pasokan, maka akan langsung disuplai ke pangkalan. “Jadi, dengan terbacanya stok di pangkalan, maka kebutuhan masyarakat akan selalu terpenuhi,” kata Sri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika