REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kepala Dinas Pariwisata Sumatra Barat Luhur Budianda menilai letter of intent (LoI) atau komitmen bersama antara provinsi itu dan Phnom Penh, Kamboja, membuka peluang pasar baru bagi sektor pariwisata daerah tersebut.

"Peluang ini harus bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya karena untuk pasar Kamboja ini kita punya modal yang cukup besar," katanya di Padang, Rabu (2/8/2023).

Menurut dia, saat sampai di Sumbar, Senin (31/7/2023) rombongan dari Kamboja sebanyak 80 orang telah mengunjungi sejumlah destinasi pariwisata, salah satunya Istano Pagaruyung, Tanah Datar.

"Mereka sangat terkesan selama kunjungan di Sumbar. Jadi, mereka cocok dengan keindahan alamnya, cocok dengan budayanya, dan yang paling penting cocok dengan kuliner di Sumbar," katanya.

Ia menjelaskan, tiga hal itu menjadi modal untuk bisa mengembangkan pasar pariwisata di Kamboja. Apalagi dengan adanya LoI Sister Province antara dua belah pihak, yang salah satu kerja samanya adalah pariwisata.

Budianda menyatakan, ke depan akan menyiapkan perencanaan yang lebih matang untuk pasar Kamboja tersebut menjelang nota kesepahaman memorandum of understanding (MoU) kerja sama dua daerah (Sumbar dan Phnom Penh) ditandatangani.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dengan rencana kerja sama untuk mulai menyiapkan perencanaan sejak awal sehingga ketika MoU dengan Phnom Penh, Kamboja ditandatangani bisa segera dijalankan.

"LoI ini adalah persetujuan untuk kerja sama. Kita berharap MoU kerja sama dengan (Phnom Phen) Kamboja ini bisa ditandatangani sesegera mungkin. OPD harus punya rencana aksi satu tahun setelah tanda tangan," katanya.

Sementara itu Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Sumbar, Doni Rahmat Samulo mengatakan LoI yang ditandatangani tersebut berkaitan dengan bidang pariwisata, kepemudaan, ekonomi kreatif, perdagangan dan budaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika