REPUBLIKA.CO.ID, DOHA –  Delegasi Amerika Serikat bertemu dengan delegasi Taliban di Doha pada Senin (1/8/2023). Dalam pertemuan tersebut, delegasi Amerika Serikat mengecam kesewenang-wenangan Taliban dalam mengekang hak-hak perempuan Afghanistan.

"Delegasi Amerika menyatakan keprihatinan mendalam mengenai krisis kemanusiaan dan kebutuhan untuk terus mendukung organisasi bantuan dan badan-badan PBB yang memberikan bantuan," kata pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dilansir dari New Arab pada Rabu (2/8/2023).

Pertemuan tersebut juga mencatat tentang hak asasi manusia di Afghanistan, tanpa menjelaskan lebih lanjut, tetapi menggarisbawahi bahwa diskusi antara kedua belah pihak untuk mengakhiri pembatasan dan sanksi perbankan.

Menurut utusan Khusus Amerika Serikat untuk Wanita, Anak Perempuan, dan Hak Asasi Manusia Afghanistan, Rina Amiri yang juga menghadiri pertemuan tersebut mengatakan, hak-hak perempuan telah menjadi poin penting dalam negosiasi bantuan dan pengakuan sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021. 

Pemerintah Taliban telah melarang anak perempuan dan perempuan dari sekolah menengah dan universitas, melarang mereka dari taman, pasar malam dan pusat kebugaran, dan memerintahkan mereka untuk menutup diri di depan umum.

"Kami menyerukan penghapusan pembatasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk akses ke pendidikan dan pekerjaan, pembebasan tahanan, dan mengakhiri hukuman fisik, dan tindakan keras terhadap media dan kebebasan berekspresi," tulisnya media sosial X, usai pertemuan tersebut.

Baca juga: Upaya Para Nabi Palsu Membuat Alquran Tandingan, Ada Ayat Gajah dan Bulu

Pernyataan Afghanistan menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya untuk membangun kepercayaan, menghapus daftar hitam dan melepaskan cadangan bank sehingga warga Afghanistan dapat mengembangkan ekonomi mereka tanpa perlu bergantung pada bantuan asing.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan akan terbuka untuk dialog teknis mengenai masalah stabilisasi ekonomi segema mungkin. 

Beberapa kedutaan Afghanistan beroperasi di bawah otoritas Taliban, termasuk di Pakistan, Turki, dan China, tetapi banyak ditempati oleh diplomat yang terkait dengan pemerintah sebelumnya yang secara resmi masih diwakili di PBB.

Pernyataan Departemen Luar Negeri mengatakan mengakui "komitmen berkelanjutan" Kabul untuk tidak membiarkan Afghanistan digunakan sebagai platform untuk menyerang Amerika Serikat dan sekutunya, mencatat penurunan serangan teroris skala besar terhadap warga sipil Afghanistan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika