REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Johanes Widijantoro mendesak Polri untuk segera melakukan evaluasi sistem pendidikan di kepolisian. Hal itu imbas dari tewasnya terduga pelaku jaringan narkoba akibat penganiyaan yang dilakukan sembilan personel Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Metro Jaya.

Mereka pun kini terancam dipecat alias pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). "Melihat pelanggaran yang dilakukan oleh sembilan anggota Polda Metro Jaya hingga mengakibatkan tewasnya seseorang pelaku narkoba menunjukkan kurangnya pembenahan organisasi di tubuh Polri terkhusus dalam aspek sistem pendidikan anggota," ucap Johanes di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Johanes menilai, terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polri dalam proses penegakan hukum dikarenakan tidak adanya komitmen dalam proses teknik penyidikan tindak pidana yang berbasis pendekatan humanis. Padahal, landasan itu sudah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2029.

Dia pun menyesalkan penganiayaan hingga tewas itu sampai terjadi. "Hal ini sangat disesali, mengingat Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian," ucap Johanes.