REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Sejumlah akademisi Inggris yang menekuni kajian agama menegaskan serangan terhadap Alquran di negara-negara Skandinavia merupakan tindakan ekstremis yang harus dicegah. Ini merespons pembakaran Alquran di Denmark dan Swedia yang terus berulang.
Kedua negara beralasan tak bisa mencegah karena bagian kebebasan ekspresi. David Thomas, profesor teologi dan agama University of Birmingham kepada laman berita Anadolu menatakan, pembakaran Alquran benar-benar tindakan ekstremis.
‘’Itu jelas tindakan ekstrem. Tak mudah memang mengetahui motif pasti pelaku pembakaran. Namun yang jelas mereka anti-Islam dan mereka tahu pembakaran Alquran ini sendiri memicu reaksi,’’ kata Thomas, seperti dilansir Middle East Monitor, Jumat (4/8/2023).
Ia menambahkan, kecaman atas serangan terhadap Alquran di seluruh dunia termasuk dari Pemerintah Inggris dapat dimengerti. ‘’Alquran bagi Muslim bukan sekadar kitab. Maka bisa dipahami Muslim merasa terhina,’’ jelasnya.
Terkait desakan agar pemerintah menerapkan undang-undang untuk mencegah serangan terhadap kitab suci dari agama manapun, ia mengakui itu sulit. Sebab ketika sebuah pemerintah meloloskan undang-undang semacam itu, ada konsekuensi yang harus dihadapi.
Makanya, Thomas menyatakan perlu diskusi dan pemerikiran panjang sebelum akhirnya memutuskan ditetapkannya undang-undang semacam itu.
Sebelumnya, Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, mendesak warganya menggunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab. Dengan demikian, ada tanggung jawab yang harus dipikirkan ketika menyampaikan pendapat termasuk ketika berunjuk rasa.
Ia merujuk pada aksi pembakaran Alquran yang terjadi di Stockholm yang berulang. ‘’Di negara bebas seperti Swedia, Anda memiliki kebebasan luas. Namun dengan tingkat kebebasan tinggi, ada pula tanggung jawab yang besar,’’ katanya dalam konferensi pers, Selasa (1/8/2023).
Semua yang bersifat legal, menurut dia, tidak seluruhnya tepat. Ini bisa saja buruk tetapi tetapi sesuai hukum. ‘’Kami berupaya mengembangkan sikap menghormati antara negara dengan rakyatnya,’’ katanya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika