REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi bansos beras Covid-19. Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah melakukan pencegahan ke luar negeri atas sejumlah pimpinan PT Bhanda Ghara Reksa Persero (BGR) dan PT Primalayan Teknologi Persada (PTP).
Penyelidikan kasus ini sudah dilakukan KPK sejak 2021, dengan melakukan pemanggilan ke sejumlah pihak. Namun baru menjadi perhatian publik, setelah KPK meminta dilakukan pencegahan ke luar negeri terhadap pihak BGR maupun PTP. Dari pihak BGR adalah Kuncoro Wibowo (eks Dirut BGR) yang sedang menjabat sebagai Dirut PT Transjakarta, BS, dan AC . Sedang dari pihak PTP ada inisial RR, RC, dan IW.
Untuk mengetahui lebih mendalam kasus ini, Republika.co.id berhasil menemui Kuncoro Wibowo, yang saat kasus terjadi menjabat sebagai Direktur Utama BGR Persero. Dalam pertemuan di kawasan Blok M itu, Kuncoro yang akhirnya mundur dari jabatan terakhirnya sebagai Dirut Transjakarta ini, memaparkan lika-liku perjalanan kasus bansos beras tersebut.
Kasus ini berawal dari adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan Bansos beras kepada masyarakat , yang saat itu sedang menghadapi pandemi Covid-19. Namun dalam pelaksanaannya KPK menduga adanya penyelewengan dana.
Pelaksanaan proyek ini dimulai dari pelaksanaan tender yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mencari lembaga yang akan melaksanakan penyaluran bansos beras dari Bulog ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH).
Tender bansos beras di Kemensos digawangi pejabat Kemensos berinisial BSg dan IS. Peserta tender awalnya diikuti di antaranya PT DNR, PT Pos, dan BGR.
Dalam tender itu pemenangnya adalah PT DNR dan BGR. PT DNR memenangkan tender bansos di Indonesia Timur, sedangkan BGR menyalurkan bansos di Indonesia Barat.
Namun kemenangan BGR dalam proyek ini, Kuncoro merasa sudah banyak kejanggalan. Di antaranya, adanya PTP yang diduga sejak awal ditempelkan sebagai konsultan pendamping BGR.
Keikutsertaan BGR dalam tender bansos beras Covid-19, menurut Kuncoro, dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya. Akses infomasi dan dokumen-dokumen sengaja tidak diinformasikan kepada Dirut BGR.
Bahkan sebelum memenangkan tender, beberapakali ada surat menyurat antara BSg dengan Direktur BGR berinisial BS yang tidak dilaporkan kepada Kuncoro. Di antaranya, pada 4 Agustus 2020, BSg mengirim surat undangan kepada BS sebagai wakil dari BGR Persero untuk menyusun RAB pengiriman beras bansos.
“BS dan timnya jika mengirim surat atas nama BGR ke Kemensos maupun PTP tidak sepengetahuan dan tidak ada tembusan ke saya,” kata Kuncoro.
Surat-surat yang tidak diberikan ke Kuncoro akhirnya terbongkar pada 19 Agustus 2020. Bermula dari adanya pesan dari Kemensos yang di-forward ke watshapp Kuncoro. Isinya tentang adanya surat dari BSg ke Dirut BGR perihal komponen indeks biaya pengiriman.
Kuncoro menanyakan masalah itu ke BS. “Barulah setelah itu mereka memunculkan surat-surat tersebut,” kata dia.
Pada rapat direksi BGR, 27 Agustus 2020, BS melaporkan bahwa dirinya dan AC (anak buah BS) atas nama BGR mengikuti tender bansos beras di Kemensos dan berhasil memenangkannya.
“Saat itu mereka langsung menyodorkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Bansos Beras Kemensos. BS bilang begini, saya sudah menang tender di Kemensos, dengan kuantitas 200 juta kg beras. Beras itu harus dikirim dari gudang Bulog ke 5 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat), meliputi 19 provinsi di Indonesia Barat. Proyek ini harus selesai dalam waktu sekitar 2 bulan,” ungkap Kuncoro.
Selain itu, BS juga melaporkan dalam proyek ini, sudah ada asistensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kejanggalan Tender di BGR
Sebelum memenangi tender di Kemensos, pada 2 September 2020, BS dan AC telah menggelar tender untuk konsultan pendamping BGR. Proses tender di BGR ini melibatkan pejabat BGR, yaitu BS, AC, TW, JR. Sementara vendor yang mengikuti adalah PTP, AJL, MST, SJP. Tender dimenangkan oleh PTP.
Ada dua pekerjaan yang diberikan BGR oleh Kemensos. Pertama.....
Ikuti Whatsapp Channel Republika