REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Haru Suandharu, meminta siapa pun yang menjadi penjabat (pj) gubernur nanti untuk bekerja optimal. Pj gubernur disebut tak bisa duduk manis karena masih ada berbagai pekerjaan rumah di Jabar.

Haru mencontohkan persoalan stunting, kemiskinan ekstrem, juga tingkat pengangguran, yang nantinya juga perlu mendapat perhatian dari pj gubernur.

“Pak Ridwan Kamil mungkin ingin menjamu pj, enggak usah repot-repot, tinggal duduk manis. Sebenarnya enggak boleh ada yang ‘tidur’ kalau bisa mah dan tidak boleh ada yang duduk manis,” kata Haru kepada wartawan.

Masa jabatan gubernur-wakil gubernur Jabar periode 2018-2023, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, akan berakhir pada 5 September mendatang. Sampai adanya kepala daerah definitif hasil pemilu, Jabar akan dipimpin pj gubernur. Sosok pj gubernur Jabar akan diputuskan oleh pemerintah pusat.

Haru mengatakan, pj gubernur harus berperan dalam upaya menyelesaikan sejumlah persoalan di Jabar. Tentunya, kata dia, hal itu dilakukan dengan berkolaborasi bersama pemangku kepentingan terkait. Dengan begitu, ia mengatakan, keberadaan pj gubernur dapat membantu mengurai persoalan-persoalan yang ada.

“Saya kira yang disampaikan Pak Gubernur (Ridwan Kamil) itu adalah sebuah keramahan menyambut kehadiran Pj Gubernur. Tapi, saya kira PR-nya masih banyak,” ujar Haru.

Pada rapat paripurna, Selasa (1/8/2023), DPRD Jabar mengumumkan pengusulan pemberhentian gubernur-wakil gubernur Jabar periode 2018-2023, sehubungan dengan akan habisnya masa jabatan. “Tidak terasa sudah lima tahun, dari 5 September 2018 sampai 5 September 2023. Masih ada sebulan kerja-kerja yang harus kami lakukan,” ujar Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jabar apabila masih ada pembangunan yang belum maksimal. “Kepada masyarakat Jabar, kami mohon maaf lahir batin kalau selama lima tahun ada kekurangan. Kami sudah bekerja keras,” katanya.

Selama masa kepemimpinannya, Ridwan Kamil mengatakan, Jabar meraih 541 penghargaan, yang menandakan adanya perubahan di berbagai bidang. Di antara perubahan itu adalah pengentasan desa tertinggal, reformasi birokrasi, juga menjaga ekonomi di Jabar tetap baik.

Menurut Ridwan Kamil, pekerjaan utama di ranah Pemprov Jabar pada masa kepemimpinannya akan rampung mendekati akhir masa jabatannya. Ketika ada pj gubernur, disebut tinggal melanjutkan saja.

“Kalau Pj Gubernur Jawa Barat mah, insyaallah, duduk manis, tidur nyenyak kayaknya ya. Tinggal lanjutkan apa yang sudah kami reformasi. Sebutkan semua dimensi, semua dimensi sudah disentuh. Tidak perlu ada konsep baru,” kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil optimistis para pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar akan tetap semangat siapa pun yang menjadi pj gubernur nanti. Menurut dia, penempatan pejabat fungsional dan struktural di lingkungan pemprov sudah direncanakan dengan matang, berdasarkan hasil evaluasi sistem reformasi birokrasi yang diaplikasikan.

“Para pejabat pemprov sudah punya spirit, siapa pun penjabatnya, kerja mereka tetap standarnya, seperti saat kami memimpin bersama Pak Uu di Jawa Barat. Jadi, tidak akan ada penurunan apa pun, yang sangat-sangat profesional,” kata Ridwan Kamil. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika