REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pihaknya terbuka dengan silaturahim yang ingin dilakukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun, PDIP juga tak ikut campur dengan kedaulatan PSI dalam memberikan dukungannya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Ya kami tidak mencampuri kedaulatan partai lain dalam mengambil keputusan politik. Dengan berbagai pertemuan-pertemuan antarpartai politik itu menunjukkan bahwa tradisi silaturahim itu seumur hidup," ujar Hasto akhir pekan lalu.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani juga mengatakan bahwa pihaknya terbuka dengan partai politik manapun yang ingin mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres). Termasuk kepada PSI.

"Apa yang disampaikan tadi bahwa sepertinya PDI Perjuangan tidak membuka pintu, kemudian PDI Perjuangan tidak mau melakukan komunikasi, kan bisa dilihat bahwa saya selalu membuka pintu," ujar Puan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

PDIP juga menyambut baik komunikasi yang dilakukan oleh PSI dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ia juga disebutnya bersedia datang jika PDIP memang diundang oleh partai yang dipimpin Giring Ganesha itu.

"Saya kan enggak bisa juga ujug-ujug datang, tapi kemudian enggak ada prolog yang ingin disampaikan bahwa menginginkan pertemuan atau menginginkan kehadiran. Pertemuan itu hanya bisa terjadi kalau kedua belah pihak itu sama-sama menginginkan adanya pertemuan," ujar Puan.

PSI sendiri menyebut bahwa mereka sejalan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menerima kunjungan Prabowo. Puan enggan mengkaitkan pernyataan tersebut dengan dukungan Jokowi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Yang bisa saya pahami atau saya artikan, Pak Jokowi itu adalah presiden yang dua kali diusung dan didukung oleh PDI Perjuangan," ujar Puan.

"Jadi kami berharap hubungan antara Presiden atau Pak Jokowi dan PDI Perjuangan itu akan selalu bisa berjalan dengan baik," sambung Ketua DPR itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika