REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo mengakui rencana divestasi saham PT Vale Indonesia sebesar 51 persen mundur dari yang ditargetkan karena masih dalam pembicaraan agar semua pihak diuntungkan.

Meski tidak ingin memerinci terkait target waktu divestasi saham tersebut dilakukan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. "Ya tapi mundur sedikit. Enggak ada (kendala), tapi masih dalam proses pembicaraan terus, biar enggak keliru," kata Presiden Jokowi usai meresmikan Indonesia Arena di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (7/8/2023).

Presiden menilai, keputusan terhadap divestasi saham PT Vale ini harus menguntungkan semua pihak. Di sisi lain, divestasi kepemilikan saham harus segera diputuskan seiring dengan masa operasi dan kontrak Vale Indonesia yang akan berakhir pada 28 Desember 2025. 

"Semua harus merasa diuntungkan. Semua harus merasa diajak," kata Jokowi.

Jokowi menilai divestasi PT Vale Indonesia (INCO) dilakukan demi kepentingan nasional, seiring dengan rencana hilirisasi dan industrialisasi yang dilakukan pemerintah. Namun demikian, Kepala Negara juga tidak ingin divestasi dengan kepemilikan saham 51 persen oleh Indonesia itu tidak merugikan investor.    

Terlaksananya divestasi 51 persen saham Vale Indonesia akan menjadi prestasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena berhasil "membawa pulang" nikel Tanah Air, menyusul kesuksesan yang serupa pernah ditorehkan melalui divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Dengan demikian, nantinya komposisi kepemilikan 31 persen pemerintah Indonesia melalui MIND ID, 20,7 persen publik, dan sisanya masih dimiliki oleh Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining.

Ikuti Whatsapp Channel Republika