REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada tahun 1994, empat negara ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina mendirikan sebuah forum sub-regional yang dinamakan Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Filipina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Kini Parlemen keempat negara akan membentuk Forum Parlemen BIMP-EAGA dengan pertemuan pertama tahun 2024 di Filipina. Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, yang memimpin delegasi Indonesia menyatakan dukungan penuh atas rencana pembentukan Forum Parlemen tersebut.
Forum Parlemen BIMP EAGA didirikan sebagai sebuah strategi bersama untuk mempercepat pembangunan sosial ekonomi di daerah mereka yang kurang berkembang dan terpencil secara geografis. Prakarsa tersebut juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan perdagangan, investasi, dan pariwisata melalui rute pelayaran intra-wilayah baru dan jaringan udara serta proyek interkoneksi listrik. Bidang kerja sama utama lainnya termasuk agribisnis, pariwisata, lingkungan, dan pendidikan sosial budaya.
Setelah hampir 30 tahun, seiring perkembangan demokrasi di Asia Tenggara, forum antar pemerintah yang diwakili Menteri Perekonomian masing-masing negara tersebut, dirasa perlu memiliki mitra bicara dari Parlemen. Apalagi dengan fungsi Parlemen seperti Legislasi, Anggaran dan Pengawasan yang penting dalam rangka mendukung implementasi agenda BIMP-EAGA di lingkup nasional masing-masing negara anggota.
Sehubungan pendirian Forum Parlemen BIMP-EAGA, di sela-sela Sidang Umum AIPA ke-44 di Jakarta, pada 5-10 Agustus 2023, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, Fadli Zon menyampaikan dukungannya terhadap usulan untuk membentuk Forum Parlemen BIMP-EAGA (BEPF).
Menurut Fadli Zon, pembentukan BEPF sangat kontekstual dan relevan dengan situasi kawasan saat ini. Kehadiran BEPF diharapkan mampu memberikan dorongan bagi peningkatan ekonomi dan pembangunan paska pandemi, tak hanya bagi keempat negara anggota, tetapi juga bagi Asia Tenggara secara keseluruhan.
Fadli Zon juga menyampaikan bahwa ke depan, BEPF berfokus meningkatkan konektivitas diantara negara anggota, pemulihan sektor pariwisata, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan akses pada sumber energi di kawasan, peningkatan rantai-pasok untuk komoditas utama pertanian dan perikanan, serta pembangunan berkelanjutan dan penyiapan sumber daya manusia dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi dan industri hijau.
“Dorongan politik dan ketersediaan legislasi sebagai penunjang dari Parlemen, sangat dibutuhkan dalam realisasi fokus-fokus tersebut. Kita perlu mendorong komunikasi lebih lanjut antar parlemen Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam rangka mempersiapkan pertemuan pertama BEPF yang direncanakan akan dilaksanakan di Davao City, Filipina tahun depan,” ungkap Fadli Zon, mengutip keterangan tertulisnya, Senin (7/8/2023).
