Senin 07 Aug 2023 22:42 WIB

KPU Gandeng TNI-Polri untuk Suplai Logistik Pemilu ke Daerah Rawan

KPU berkomitmen memastikan logistik pemilu sampai ke semua daerah.

Rep: Febryan A/ Red: Erdy Nasrul
Ilustrasi logistik pemilu yang disiapkan KPU.
Foto: EPA-EFE/BAGUS INDAHONO
Ilustrasi logistik pemilu yang disiapkan KPU.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan bekerja sama dengan TNI/Polri untuk mendistribusikan logistik Pemilu 2024 ke daerah rawan konflik dan daerah yang sulit diakses. Sebab, TNI dan Polri punya armada, peralatan, dan pasukan yang kuat untuk menembus daerah-daerah semacam itu. 

"Kita akan bekerja sama dengan TNI/Polri, termasuk juga dukungan untuk distribusinya terutama di daerah-daerah yang terdalam, terluar, yang sulit diakses," kata Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (7/8/3024). 

Baca Juga

Yulianto meyakini, kerja sama ini akan terjalin dengan baik mengingat KPU sudah sering meminta bantuan TNI dan Polri untuk membantu distribusi logistik pada pemilu-pemilu sebelumnya. Dia pun meyakini, pelibatan dua institusi tersebut bakal membuat distribusi logistik Pemilu 2024 tiba tepat waktu di semua TPS, yakni sehari sebelum pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Yulianto menambahkan, selain rencana kerja sama dengan dua institusi tersebut, pihaknya juga sudah melakukan persiapan internal. KPU RI sudah meminta semua KPU provinsi dan kabupaten/kota memetakan jalur pendistribusian logistik yang paling efisien dan aman. 

Dengan demikian, lanjut dia, semua alur pendistribusian logistik sejak dari perusahaan percetakan surat suara hingga ke TPS sudah tergambar. "Sehingga nanti proses berikutnya misalnya dari pelabuhan, dari bandara itu butuh waktu makan berapa lama koordinatnya di mana, itu sudah dipetakan," ujarnya. 

Yulianto menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan simulasi distribusi logistik, meliputi pelipatan surat suara, sortir, dan pengiriman dari KPU kabupaten/kota hingga ke TPS. Hal ini perlu dilakukan untuk menghitung estimasi perjalanan logistik dan memetakan potensi kendala cuaca mengingat bulan Februari masih musim hujan. 

Berkaca dari hasil simulasi tersebut, lanjut dia, KPU provinsi maupun kabupaten/kota bisa terlebih dahulu menyewa kapal untuk mengantarkan logistik ke daerah pulau-pulau. Dengan demikian, ketika logistik datang, semua alat transportasi yang dibutuhkan sudah siap.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement