REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON -- Kelompok tentara bayaran Wagner asal Rusia dinilai mengambil keuntungan dari ketidakstabilan di Niger. Negara itu kini diperintah oleh junta menyusul penggulingan Presiden Mohamed Bazoum hampir dua pekan lalu.

"Saya pikir apa yang terjadi, dan apa yang terus terjadi di Niger tidak dipicu oleh Rusia atau Wagner, tapi... mereka mencoba memanfaatkannya," kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dikutip dari BBC.

Namun, Blinken tidak berpikir Rusia atau Wagner menghasut kudeta Niger. Hanya saja AS khawatir tentang kelompok itu yang mungkin memanifestasikan dirinya di beberapa bagian wilayah Sahel.

"Saya pikir apa yang terjadi, dan apa yang terus terjadi di Niger tidak dipicu oleh Rusia atau Wagner, tapi... mereka mencoba memanfaatkannya," ujar Blinken.

Blinken menuduh, keberadaan kelompok Wagner di suatu wilayah hanya akan membawa kematian, kehancuran, dan eksploitasi. "Ketidakamanan telah naik, bukan turun," ujarnya.

AS dan Prancis mengoperasikan pangkalan militer di Niger sebagai bagian dari operasi untuk ekstremis yang beroperasi di wilayah yang lebih luas. Niger menjadi pangkalan utama pasukan Prancis setelah disuruh meninggalkan Mali menyusul kudeta di negara tersebut.

Wagner diyakini memiliki ribuan pejuang di berbagai wilayah Afrika, termasuk Republik Afrika Tengah (CAR) dan Mali. Milisi kelompok tersebut telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di beberapa negara Afrika.

Ada spekulasi tentara Niger telah meminta bantuan Wagner karena negara tersebut menghadapi kemungkinan intervensi militer. Saat ini tidak jelas keberadaan anggota Wagner tetapi saluran Telegram yang berafiliasi dengan Wagner Grey Zone mengatakan pada Senin (7/8/2023), bahwa sekitar 1.500 milisi baru-baru ini dikirim ke Afrika.

Pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin mendesak junta untuk menghubunginya dalam pesan suara yang diunggah ke Telegram pada Selasa (8/8/2023). "Kami selalu berada di sisi kebaikan, sisi keadilan, dan sisi mereka yang memperjuangkan kedaulatannya dan hak-hak rakyatnya," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika