REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina kembali meminta Filipina untuk menarik kapal perang dari area yang disengketakan Laut Cina Selatan pada Selasa (8/8/2023). Beijing pun menyoroti Washington sebagai sosok yang mendorong Manila melakukan tindakan yang terus memicu konflik di area tersebut.
Kedutaan Besar Cina di Filipina mengkritik Amerika Serikat (AS) karena mengumpulkan sekutunya untuk terus membesar-besarkan masalah Laut Cina Selatan dan insiden kapal. "Laut Cina Selatan bukan 'taman safari' bagi negara-negara di luar kawasan untuk membuat kerusakan dan menabur perselisihan," kata kedutaan dalam sebuah pernyataan.
Ketegangan meningkat antara kedua tetangga di Laut Cina Selatan di bawah pemerintahan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Filipina kini beralih kembali ke Amerika Serikat (AS), sebagai pendukung dalam sengketa maritimnya dengan Cina.
Second Thomas Shoal, yang terletak di zona ekonomi eksklusif Filipina, adalah rumah bagi segelintir pasukan yang tinggal di kapal bekas kapal perang Sierra Madre. Manila sengaja mengandangkan kapal tersebut pada 1999 untuk memperkuat klaim kedaulatannya.
Filipina juga telah berkali-kali menuduh penjaga pantai Cina memblokir misi pasokan pasukannya di Second Thomas Shoal, seperti yang terjadi pada 5 Agustus ketika Cina menyemprot kapal Filipina dengan meriam air. Cina menyatakan pendudukan Filipina di area itu ilegal.
Militer Filipina menggambarkan tindakan penjaga pantai Cina pada sebagai tindakan berlebihan dan ofensif. Cina mengatakan, insiden itu adalah peringatan dan telah melakukan pengekangan rasional setiap saat.
Kementerian Pertahanan Cina mendesak negara Asia Tenggara itu untuk menghentikan semua tindakan provokatif. Beijing berjanji untuk terus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan hak maritim.
Cina mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Malaysia, Vietnam, Brunei, Taiwan, dan Filipina. Jepang dan Prancis melalui kedutaan masing-masing di Manila telah menyatakan keprihatinan atas tindakan Cina baru-baru ini. Mereka mengulangi dukungan untuk putusan arbitrase 2016 yang membatalkan klaim luas Beijing di Laut Cina Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika