REPUBLIKA.CO.ID, JOHANNESBURG -- Kekhawatiran tentang ketahanan pangan dan konsekuensi merugikan dari konflik geopolitik pada rantai pasokan pangan, menjadi sorotan pada pertemuan Menteri Pertanian BRICS Ke-13 yang sedang berlangsung di Provinsi Limpopo, Afrika Selatan.
Mooketsa Ramasodi, Direktur Jenderal Pertanian Afrika Selatan, Reformasi Tanah dan Pembangunan Pedesaan, mengatakan kepada media Rabu (9/8/2023) bahwa pertemuan itu membahas masalah-masalah yang akan segera terjadi yang mempengaruhi sektor tersebut.
Pertemuan tersebut akan menghasilkan rencana yang akan menjadi Rencana Aksi BRICS untuk 2021-2024, katanya, mencatat bahwa isu seputar geopolitik adalah isu topikal.
Diselenggarakan dengan tema "memperkuat kolaborasi menuju produksi pertanian berkelanjutan dan meningkatkan produktivitas", pertemuan dimulai Selasa (8/8/2023) dan akan berlangsung hingga Jumat (11/8/2023).
Langkah-langkah harus diambil untuk melindungi rantai pasokan pangan global dari dampak konflik geopolitik, kata Ramasodi.
Perubahan iklim, pembangunan pedesaan, kesulitan ekonomi, kemiskinan dan pertambahan penduduk juga akan dibahas dalam pertemuan tersebut, menurut Ramasodi.
BRICS adalah akronim untuk lima ekonomi baru - Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan. Afrika Selatan menjadi Presiden BRICS pada 1 Januari 2023, mengambil alih Cina.