REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menanggapi pertanyaan soal arah koalisi partainya pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Jelasnya, saat ini partai berlambang pohon beringin itu mempunyai modal kuat untuk berdiskusi dengan partai politik lain.
Modal kuat tersebut semakin terlihat ketika seluruh elemen Partai Golkar solid dalam menghadapi Pemilu 2024. Dukungan juga diberikan oleh senior-senior partai berwarna dominan kuning tersebut.
"Dari Ketua Dewan Pembina Pak Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pakar Pak Agung Laksono, dan Ketua Dewan Kehormatan Bapak Akbar Tandjung. Maka Golkar punya modal kuat untuk berdiskusi dan berbicara dengan partai-partai lain," ujar Airlangga lewat keterangan videonya yang diunggah pada Rabu (9/8/2023) malam.
Sebanyak 38 DPD I dan DPD II Partai Golkar juga solid di bawah kepemimpinannya jelang Pemilu 2024. Termasuk dukungan dari organisasi sayap partainya, yang membantah didorongnya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
"Dari dulu juga tutup buku (wacana munaslub), karena mereka (yang mendorong munaslub) tidak ada dalam struktur. Jadi mereka adanya di pinggiran, periferal," ujar Airlangga.
Di samping itu, ia juga menyampaikan padangannya sedikit soal pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, kontestasi nasional tersebut akan berlangsung selama dua putaran jika terdapat lebih dari dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
"Tergantung dari jumlah paslon yang mendaftar dan kita baru tahu di bulan Oktober nanti sampai dengan November. Kalau paslonnya dua, satu putaran. Paslon tiga, dua putaran," ujar Menteri Koordinator Perekonomian itu.
Sebelumnya, mantan ketua umum Partai Golkar, Muhammad Jusuf Kalla atau JK menilai ada pengambilan keputusan yang telat dari Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Khususnya, terkait sikap partai berlambang pohon beringin itu pada Pilpres 2024.
"Karena Airlangga, Golkarnya sendiri agak telat sebenarnya mencari atau sangat tergantung kepada penguasa untuk menentukan koalisi-koalisinya," ujar JK di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/7/2023).
Di samping itu, ia menilai Partai Golkar tak berani untuk segera mengambil sikap terkait kontestasi nasional mendatang. Partai Golkar dan sejumlah partai politik saat ini dinilainya terlalu memiliki banyak pertimbangan sebelum mengambil sikap.
"Ini secara demokratis, ini berbahaya kalau begini, partai sendiri tidak mandiri seperti itu. Nah apabila partai diganggu makin kacau politik ini," ujar JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika