Kamis 10 Aug 2023 22:32 WIB

Terima Delegasi OECD, Jokowi Ingin Proses Keanggotaan Indonesia Berjalan Cepat

Indonesia ingin masuk dalam keanggotaan OECD.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ahmad Fikri Noor
Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Foto: Republika/Rahayu Subekti
Menteri Keuangan Sri Mulyani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima delegasi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/8/2023). Dalam pertemuan ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan terkait keinginan Indonesia untuk masuk dalam keanggotaan OECD.

Menurut Menkeu, Jokowi berharap agar proses keanggotaan dapat berjalan dengan baik dan cepat. Apalagi, menurut Sri Mulyani, Indonesia telah banyak melakukan reformasi untuk memperkuat perekonomian yang sesuai dengan persyaratan keanggotaan OECD.

Baca Juga

"Sehingga pada saat Indonesia akan dan ingin menjadi anggota OECD kita tidak memulai dari nol sama sekali. Namun, sudah banyak bidang reformasi yang sudah dilakukan Indonesia yang juga sesuai kebutuhan kerangka kebijakan yang konsisten dengan OECD," kata Menkeu.

Selain itu, dalam pertemuan ini OECD mengapresiasi kepemimpinan Jokowi dalam melakukan reformasi di sejumlah bidang untuk memperkuat perekonomian nasional di tengah situasi ketidakpastian global.

"Sekretaris Jenderal (OECD) Cormann juga mengapresiasi leadership Bapak Presiden (Joko Widodo) di dalam melakukan langkah-langkah reformasi karena banyak langkah-langkah reformasi di bidang investasi dan juga di bidang perekonomian adalah sangat sesuai untuk kebutuhan Indonesia sendiri di dalam memperkuat perekonomiannya," ujar Menkeu.

Sri Mulyani mengungkapkan, kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan OECD sudah berjalan cukup lama. Indonesia sendiri merupakan mitra kerja utama dari OECD. Bahkan, Indonesia bersama OECD telah melakukan sejumlah program kerja sama seperti survei ekonomi dan penilaian terhadap kebijakan yang berlaku di Tanah Air.

"Indonesia melakukan asesmen terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan BUMN dan taxation, capital movement, public procurement, anti-corruption, dan environment," lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, dalam waktu dekat akan dilaksanakan pertemuan untuk membahas rencana keanggotaan Indonesia di OECD. Menlu juga mengungkapkan, dukungan dari negara anggota OECD terhadap keanggotaan Indonesia di OECD cukup kuat.

"Dalam beberapa hari ini saya sudah menerima surat dari beberapa menteri luar negeri yang menyampaikan dukungan kuat terhadap keanggotaan Indonesia di OECD," kata Retno.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ
Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu (kebenaran yang disampaikan oleh para nabi) karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu (untuk menangguhkan azab) sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab (Taurat dan Injil) setelah mereka (pada zaman Muhammad), benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Kitab (Al-Qur'an) itu.

(QS. Asy-Syura ayat 14)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement