REPUBLIKA.CO.ID, NIAMEY -- Para pemimpin blok Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) melakukan pertemuan puncak darurat terkait kudeta Niger pada Kamis (10/8/2023). Dalam komunike yang dibacakan di akhir pertemuan di Ibu Kota Nigeria, Abuja, ECOWAS mengatakan telah memerintahkan pengaktifan pasukan siaga untuk memulihkan tatanan konstitusional di Niger.

Detail dari setiap pengerahan militer oleh anggota ECOWAS dan dampaknya terhadap Niger belum diketahui. ECOWAS membentuk pasukan sebagai unit penjaga perdamaian regional untuk menghadapi ancaman terorisme serta perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional di Afrika Barat. Para pemimpin blok ECOWAS mengatakan, mereka akan melakukan pembicaraan dengan junta Niger sebagai upaya untuk meredakan krisis.

"Sangat penting bagi kami untuk memprioritaskan negosiasi dan dialog diplomatik sebagai landasan pendekatan kami," kata Presiden Nigeria, Bola Tinubu, yang memimpin KTT darurat ECOWAS di Abuja.

Tinubu meminta para pemimpin blok untuk bertindak dengan rasa urgensi. ECOWAS akan memberlakukan sanksi, larangan bepergian, dan pembekuan aset bagi siapa pun yang mencegah Presiden Niger, Mohamed Bazoum yang terpilih secara demokratis untuk kembali berkuasa.

Setelah kudeta pada 26 Juli, ECOWAS memberikan tenggat waktu kepada para pemimpin militer untuk mengembalikan Presiden Bazoum, atau menghadapi potensi penggunaan kekuatan. Namun para pemimpin kudeta sejauh ini tetap menentang, dan ultimatum berlalu tanpa tindakan.

"Sayangnya, ultimatum tujuh hari yang kami keluarkan pada KTT pertama belum membuahkan hasil yang diinginkan. Kami harus melibatkan semua pihak termasuk para pemimpin kudeta, dalam diskusi yang sungguh-sungguh untuk meyakinkan mereka melepaskan kekuasaan dan mengembalikan Presiden Bazoum," kata Tinubu, dilaporkan Deutsche Welle, Kamis.

Sementara itu, Mali dan Burkina Faso, keduanya diperintah oleh pemerintah militer mengatakan, intervensi bersenjata di Niger sama saja dengan deklarasi perang terhadap negara mereka. Para pemimpin kudeta Niger pada Selasa (8/8/2023) menolak tawaran untuk menerima tim gabungan perwakilan ECOWAS, PBB dan Uni Afrika ke negara tersebut.

Bazoum, pemimpin Niger yang terpilih secara demokratis, telah ditahan di istana kepresidenan di Niamey, bersama istri dan putranya sejak tentara pemberontak bergerak melawannya pada 26 Juli. Seorang penasihat mengatakan keluarga itu hidup tanpa listrik dan kehabisan makanan. Hanya nasi dan makanan kaleng yang tersisa untuk dimakan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyuarakan keprihatinan tentang Bazoum dan keluarganya, setelah menerima laporan tentang kondisi penahanan mereka. Juru bicara PBB mengatakan, Guterres menyerukan pembebasan tanpa syarat terhadap Bazoum dan keluarganya.

Sebelumnya pada Kamis, junta militer mendeklarasikan anggota Kabinet pemerintah baru. Perdana Menteri Ali Mahaman Lamine Zeine akan memimpin pemerintahan beranggotakan 21 orang. Sementara para jenderal dari dewan pemerintahan militer baru mengepalai Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika