REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengumumkan pemecatan semua pemimpin pusat perekrutan militer regional negara itu pada Jumat (11/8/2023). Keputusan itu dilakukan atas pertimbangan kekhawatiran perilaku korupsi.

Zelenskyy mengatakan, tinjauan terhadap pusat perekrutan Ukraina mengungkapkan tanda-tanda pelecehan terhadap profesional. Dia melihat terjadi penyelewengan, mulai dari memperkaya diri secara ilegal hingga pengangkutan para laki-laki yang memenuhi syarat melintasi perbatasan meskipun ada larangan pada masa perang.

"Sistem ini harus dijalankan oleh orang-orang yang tahu persis apa itu perang dan mengapa sinisme dan penyuapan selama perang adalah pengkhianatan," kata Presiden Ukraina dalam sebuah pernyataan.

Zelenskyy mengatakan, jenderal senior Valery Zaluzhny akan bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan pemecatan tersebut. Dia akan memilih kandidat baru untuk mengisi jabatan yang kosong.

Bagi kandidat yang dipilih, mereka pertama-tama akan diperiksa oleh dinas keamanan domestik Ukraina SBU. Kiev telah menindak korupsi sebagai prioritas utama karena menangkis invasi besar-besaran Rusia dan mencari keanggotaan Uni Eropa.

Ukraina telah menghadapi tantangan dalam rekrutmen pasukan karena perang dengan Rusia mendekati 18 bulan. Terlebih lagi, militer kadang-kadang dilanda skandal yang mengungkapkan taktik rekrutmen yang penuh korupsi atau terlalu keras.