REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan langkah mitigasi terhadap dampak kekeringan pada musim kemarau 2023. Berdasarkan prediksi Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) musim kemarau tahun 2023 ini sudah mulai berlangsung sejak Maret dengan titik puncak pada Agustus-September 2023.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja mengatakan respon atas kekeringan pada musim kemarau tahun ini pertama-tama diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat. “Setelah air bersih terpenuhi, air dialirkan untuk daerah-daerah irigasi atau lahan-lahan pertanian,” kata Endra dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (11/8/2023).
Untuk konsumsi air bersih, Kementerian PUPR menerapkan tiga strategi. Pertama, mengoptimalkan sistem existing melakukan langkah-langkah cepat/darurat untuk wilayah terdampak. Kedua, membangun sumur bor baru pada wilayah dengan intensitas hujan rendah.
Selanjutnya, langkah ketiga melakukan pemantauan terhadap 13 waduk utama. “Ini dilakukan untuk memastikan tampungan air tetap optimal,” ucap Endra.
Tiga langkah cepat manfaat tersebut. Pertama melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan untuk sumur-sumur yang ada. Kemudian melakukan pengaturan (buka-tutup) terhadap pintu-pintu air di bendungan dan embung untuk mempertahankan elevasi/muka air.
Lalu yang ketiga, dalam kondisi yang sangat ekstrim maka air sudah kering dan tidak ada cekungan air tanah (CAT). “Kami berkoordinasi dengan Cipta Karya dan pemerintah daerah untuk memobilisasi air bersih dengan tangki-tangki air," jelas Endra.
Kekeringan secara umum berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bagi wilayah dengan tingkat intensitas hujan rendah. Seperti misalnya Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Papua.
Untuk daerah-daerah tersebut, Kementerian PUPR membuat sumur bor dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian potensi sumber air tanah. “Untuk itu, Kementerian PUPR telah membangun 37 sumur bor baru yang tersebar di 19 provinsi. Kemudian melakukan rehabilitasi 25 sumur bor existing di 11 provinsi," jelas Endra.
Kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) terhadap seluruh sumur eksisting yang ada juga dilakukan sebagai pelaksanaan dari program Operasi Pemeliharaan Optimalisasi dan Rehabilitasi oleh Kementerian PUPR. OP dilakukan pada 8.213 sumur bor meliputi 5.457 sumur untuk jaringan irigasi air tanah dengan luas layanan 76.108 hektare dan 2.756 sumur air tanah untuk air baku dengan kapasitas 72,02 meter kubik perdetik.
Selain pembangunan sumur bor, untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, Kementerian PUPR juga mengoptimalkan fungsi tampungan air pada bendungan, situ, embung, dan danau. Saat ini tengah dilakukan pemantauan terhadap kondisi 13 waduk utama, yaitu Jatiluhur, Jatigede, Kedung Ombo, Batu Tegi, Wadas Lintang, Wonogiri, Karang Kates, Bili Bili, Wonorejo, Paselloreng, Bintang Bano, Kalola, dan Tapin.
Tercatat per 6 Agustus 2023, volume ketersediaan air dari 13 waduk utama tersebut sebesar 3,73 miliar meter kubik dari tampungan efektif sebesar 5,52 miliar meter kubik. Luas area yang bisa dilayani dari ke-13 bendungan tersebut adalah 568.074 hektare dari total 572.485 hektare. Kemudian juga terus menyelesaikan 13 bendungan lanjutan (on going) di 2023.
Secara keseluruhan kapasitas air yang dapat ditampung oleh bendungan, embung dan danau di Indonesia adalah sebesar 28,43 miliar meter. Mulai dari 223 bendungan sebanyak 6,73 miliar meter kubik, dari 3.464 embung sebanyak 262,89 juta meter kubik, dan dari 114 danau sabanyak 21,84 miliar meter kubik.
Endra menambahkan untuk antisipasi kekeringan lahan pertanian, Kementerian PUPR secara struktural telah melakukan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 412.541 hektare. Kemudian juga terdapat pekerjaan operasi dan pemeliharaan (OP) daerah irigasi tiga juta hektare dan OP 923 sungai.
Lahan pertanian yang mengalami dampak kekurangan air pada musim kemarau 2023. Kekeringan tersebut umumnya dialami pada sawah tadah hujan, sawah irigasi teknis dari bendung yang bergantung pada debit air sungai.
Pada tahun 2023, Kementerian PUPR juga mengalokasikan kegiatan revitalisasi dan pengelolaan 15 danau prioritas, sertanoperasi dan pemeliharaan 1.338 embung dan 317 situ. Begitu juga dengan operasi dan pemeliharaan air tanah dan air baku sebanyak 1.241 titik dengan rincian 143 titik sumur air tanah, 517 titik air baku, dan 581 titik irigasi air tanah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika